REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menargetkan jumlah koperasi modern bisa terbentuk sebanyak 100 tahun ini. Maka, seluruh lintas pelaku terkait diminta bersinergi, tak terkecuali Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) di garda paling depan.
"Artinya, PPKL harus menjadi corong Kemenkop memetakan (mapping) serta mendampingi koperasi yang dapat dijadikan role model koperasi modern," ujar Asdep Pengembangan SDM dan Jabatan Fungsional Kemenkop Nasrun Siagian melalui siaran pers, Kamis (22/4).
Ia melanjutkan, selain melakukan pendampingan, penyuluhan, dan pendataan koperasi di daerah, PPKL juga diminta membuat profiling koperasi sektor riil yang akan disentuh menjadi koperasi modern.
"PPKL harus menjadi motor penggerak, dan menjadi agen perubahan (agent of change). Sekaligus berperan aktif mengajak masyarakat pelaku UMKM menjadi anggota koperasi," tuturnya.
Tujuannya agar, Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menjadi kuat dalam menghadapi kesulitan ekonomi. Terlebih pada saat pandemi seperti sekarang.
"Menjadi anggota koperasi sangat banyak manfaatnya. Sebab, koperasi dapat hadir menjadi agregator terhadap produk-produk UMK anggota koperasi dan menghubungkannya kepada pembeli atau offtaker," ujar Nasrun.
Selain itu, saat Ramadhan dan Lebaran, biasanya masyarakat sudah mulai putar otak mendapatkan modal bisnis dan keperluan Lebaran. "Bagi anggota koperasi, hal itu mungkin tidak terjadi, karena koperasi siap memberikan pinjaman kepada anggotanya dalam menghadapi Hari Raya Lebaran. Itulah salah satu contoh kecil manfaat berkoperasi," ungkap Nasrun.
Maka ia menekankan, PPKL harus memberikan literasi kepada masyarakat manfaat yang didapatkan menjadi anggota koperasi. "Saat ini, kami dari Deputi Perkoperasian mengarahkan sebagian besar sumber daya untuk pengembangan koperasi sektor riil, terutama sektor pangan seperti pertanian, perikanan, peternakan dan perhutanan," tuturnya.
Sebab, lanjut dia, sektor pangan sangat strategis dalam upaya menjaga ketahanan pangan. sektor ini, lanjutnya, relatif lebih stabil, eksis, dan mampu bertahan (survival) dalam situasi seperti sekarang. "Sehingga, bakal terbentuk sentra-sentra kekuatan ekonomi baru," tegas Nasrun.
Nasrun mengingatkan kembali, PPKL diangkat dalam upaya pendampingan kepada koperasi, pendataan koperasi, menghubungkan koperasi kepada offtaker. Sekaligus sebagai mitra Dinas di daerah, dalam pengembangan koperasi ke arah yang lebih maju dan modern.
Dalam kesempatan sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah Ema Rahmawati menyambut baik acara pelatihan PPKL ini. "Hanya saja, kuotanya sangat terbatas belum bisa mengcover seluruh PPKL di Provinsi Jawa Tengah yang jumlahnya 116 orang," kata Ema.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
