Friday, 2 Syawwal 1442 / 14 May 2021

Friday, 2 Syawwal 1442 / 14 May 2021

Per Maret 2021, Pemerintah Sudah Berutang Rp 328,5 Triliun

Jumat 23 Apr 2021 07:02 WIB

Rep: Novita Intan/ Red: Nidia Zuraya

Utang (ilustrasi)

Utang (ilustrasi)

Foto: AP Photo/LM Otero
Pembiayaan utang pemerintah meningkat lebih dari 300 persen dari posisi Maret 2020.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mencatat realisasi pembiayaan utang sebesar Rp 328,5 triliun per Maret 2021. Adapun realisasi pembiayaan utang setara 27,9 persen dari pagu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2021 sebesar Rp 1.177,4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembiayaan utang meningkat lebih dari 300 persen dari posisi Maret 2020 sebesar Rp 76,48 triliun.

"Pembiayaan utang hingga sekarang ini mencapai 63,9 persen dari target semester satu dan 27,9 persen dari target APBN," ujarnya saat konferensi pers APBN Kita, seperti dikutip Jumat (23/4).

Baca Juga

Sri Mulyani merinci pembiayaan utang terdiri dari penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 337,2 triliun atau 27,9 persen dari pagu Rp 1.207,3 triliun. Namun pada saat yang sama, pemerintah harus membayar pinjaman (neto) minus Rp 8,7 triliun. 

“Pembiayaan utang menopang kebutuhan pembiayaan non utang, termasuk investasi. Ini juga menutup defisit APBN seiring upaya akselerasi pemulihan ekonomi dampak pandemi," jelasnya.

Pemerintah pembiayaan investasi minus Rp 5,6 triliun atau baru tiga persen dari pagu Rp 184,5 triliun. Kemudian pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya masih nihil.

“Realisasi pembiayaan investasi Rp 5,6 triliun termasuk realisasi investasi kepada LMAN untuk pengadaan tanah proyek strategis nasional (PSN)," ucapnya.

Bendahara negara menyebut target pembiayaan utang akan dipenuhi dari penerbitan surat berharga negara (SBN). Nantinya, Bank Indonesia juga akan berkontribusi terhadap pembelian SBN sebesar Rp 101,91 triliun.

Adapun secara keseluruhan pembiayaan anggaran sebesar Rp 323 triliun per Maret 2021. Adapun realisasi ini setara dengan 32,1 persen dari pagu sebesar Rp 1.006,4 triliun untuk pemenuhan kebutuhan APBN tahun ini.

"Pembiayaan utang untuk menopang kebutuhan non utang termasuk untuk investasi dan untuk menambal defisit, juga untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang dirasakan masyarakat dan dunia usaha. Apakah defisit ini produktif dan untuk mendukung dunia usaha pulih kembali," ungkapnya. 

Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 1.006 triliun untuk pembiayaan anggaran tahun ini. Adapun jumlah itu terdiri dari pembiayaan utang sebesar Rp 1.177 triliun, pembiayaan investasi minus Rp 184,5 triliun, pemberian pinjaman sebesar Rp 400 miliar, kewajiban penjaminan minus sebesar Rp 2,7 triliun, dan pembiayaan lainnya sebesar Rp 15,8 triliun.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA