REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani melaporkan rencana penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Kadin VIII kepada Presiden Joko Widodo. Ia pun melaporkan perkembangan terkini mengenai program vaksinasi gotong royong kepada Presiden Joko Widodo. 

“Presiden mengatakan akan hadir secara langsung pada Munas VIII yang akan diselenggarakan secara hybrid. Beliau menyarankan dilaksanakan pada minggu pertama Juni 2021 di Bali, di tempat yang terbuka," ujar Rosan melalui keterangan resmi, Selasa (20/4).

Dipilihnya Bali sebagai tempat pelaksanaan Munas dinilai sebagai bentuk dukungan bagi bangkitnya perekonomian Bali yang sektor pariwisatanya terdampak signifikan selama pandemi. Calon ketua umum (Caketum) terpilih nanti diharapkan dapat memperkuat fungsi dan peranan Kadin sebagai mitra Pemerintah dan dapat membantu memperkuat perekonomian Indonesia. 

“Presiden juga menyampaikan dalam pemilihan Caketum, pemerintah dalam posisi netral. Beliau berharap agar kompetisi dapat berjalan secara sehat dan akan mendukung siapapun Ketua Umum yang terpilih nantinya dan siapapun yang menang harus saling merangkul kembali," kata dia. 

Selain melaporkan mengenai rencana Munas, Ketua Umum Kadin Indonesia juga melaporkan perkembangan pendataan program Vaksinasi Gotong Royong yang dibuka sejak 28 Januari 2021 hingga 10 April 2021. Tercatat sebanyak 17.387 Perusahaan telah mendaftar dengan 8,6 juta orang sasaran vaksinasi. 

Rosan mengatakan, vaksin yang akan digunakan yakni Sinopharm dan Sputnik. Sementara pelaksanaan vaksinasinya akan dilakukan pada minggu ketiga Mei 2021.

Dalam kesempatan itu, lanjut dia, presiden juga menyampaikan harapannya agar vaksinasi dapat segera dilakukan. Dengan begitu, meningkatkan kepercayaan bagi para pekerja dan rasa aman, sehingga diharapkan produktivitas dapat kembali normal.  

Tidak hanya membahas pelaksanaan Munas dan program vaksinasi gotong royong. Pertemuan juga mendiskusikan perkembangan ekonomi dan target perekonomian yang ditetapkan pemerintah. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika