REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tantangan ekonomi di tengah pandemi semakin berat. Karena itu organisasi Kadin dinilai Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie, perlu semakin berbenah dan mampu mengoptimalkan potensi di daerah. Tak kalah penting, calon ketua Kadin perlu juga memiliki rekam jejak bersih dan tak tersangkut kasus di masa lalu yang merugikan publik. Sekaligus sejalan dengan pemerintah.
Jerry Massie, menilai Kadin perlu dipimpin oleh orang yang memiliki rekam jejak baik dan bersih dari kasus. "Kadin perlu dipimpin oleh yang berpengalaman dan juga track recordnya baik dan bersih," kata Jerry ketika dihubungi wartawan, Selasa (13/4).
Ia menyebut di tengah tantangan yang makin berat, Kadin perlu dipimpin sosok pemikir, berintegritas dan punya kredibilitas. Sementara salah satu calon memiliki rekam jejak yang kurang baik di mata publik karena terkait kasus lumpur Lapindo. Juga, dari sisi kinerja bisnisnya cenderung tidak stabil.
"Sehingga harus ada tim penjaringan dari mantan petinggi Kadin. Ini organisasi bergengsi jadi banyak yang mengincar. Bagi saya lihat juga sepak terjang para calon apakah bermasalah sisi finansial sampai utang," kata dia.
Jerry menilai, kedatangan Anindya Bakrie ke Solo untuk menemui Gibran yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo, boleh jadi punya motif, yang diharapkan akan mendapat dukungan Jokowi. Namun ia menilai, langkah itu kurang elegan.
"Paling tidak bisa berpengaruh pada Jokowi sekaligus ayahanda Gibran yang mungkin akan digunakan," ujar dia menjelaskan.
Sementara, dosen Universitas Bunda Mulia yang juga pengamat komunikasi politik Patricia Robin mengatakan, sosok Anindya Bakrie ada kendala persepsi publik terkait kasus lumpur Lapindo yang masih negatif.
"Hal ini pedang bermata dua. Satu sisi ia pasti lebih dikenal secara umum sebagai anak Aburiza Bakrie. Tapi di sisi lain, kasus Lapindo memang begitu melekat," kata Patricia ketika dihubungi wartawan.
Nama Anindya Bakrie juga bergantung pada sang ayah yaitu Aburizal Bakrie yang pernah jadi Ketum Kadin selama 2 periode, pada 1994-2004.
Adapun sosok Arsjad Rasjid memiliki peluang menang karena sedari awal mendapat dukungan internal, dukungan dari relasi di pemerintah dan pengurus Kadin. Asal punya strategi mendongkrak ekonomi, Arsjad punya kans besar.
"Sementara untuk Arsjad Rasjid itu memang berpotensi menang, memerlukan strategi khusus dalam mendongkrak perekonomian saat ini dan ketika pasca pandemi Covid-19," kata Patricia.
Arsjad memiliki modal terpilih karena saat ini, ia menjabat sebagai Waketum Kadin bidang pengembangan pengusaha nasional. "Ini bisa jadi modal penting juga," jelas dia.
Arsjad Rasjid sendiri komitmen untuk memperbaiki dunia usaha, bersama-sama dengan pemerintah. Arsjad, yang juga yang menjabat sebagai Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk dan Ketua Dewan Penyantun Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), mengibaratkan, jika Kadin ibarat perusahaan, Kadin Provinsi dan asosiasi adalah para pemegang saham. Jadi ia akan merangkul, mendengarkan setiap aspirasi pemegang saham, sehingga ke depannya KADIN Indonesia harus menjadi lebih baik.
Arsjad memiliki visi membangun Kadin baru yang inklusif dan kolaboratif. Membangun Kadin sebagai rumah bersama. Kemudian mendorong Kadin Indonesia untuk menjadi partner utama pemerintah dalam transformasi sektor kesehatan terutama penanganan Covid-19, dengan fokus pada implementasi vaksinasi gotong-royong.
Ia juga akan memperkuat infrastruktur kesehatan nasional yang promotif dan preventif, dan meningkatkan jumlah dan kualitas SDM kesehatan sampai ke tingkat desa. Selain itu, kita juga perlu mendorong deregulasi sektor kesehatan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan ke taraf internasional.
"Saya berharap KADIN Indonesia menjadi satu dan solid untuk dapat memenangkan persaingan dengan negara. Saya bertekad untuk membangun Kadin yang kuat di mana komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah akan lebih terstruktur, juga mendorong peran aktif dan melibatkan anggota KADIN di daerah dan juga seluruh asosiasi dalam prosesnya," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
