REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mencatat defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp 63,6 triliun per akhir Februari 2021. Hal ini disebabkan penerimaan negara hanya Rp 219,2 triliun sedangkan belanja mencapai Rp 282,7 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan defisit anggaran tahun ini sedikit lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun secara persentase terhadap produk domestik bruto (PDB) angkanya lebih kecil.
"Ini (defisit anggaran) kalau dibandingkan tahun lalu Rp 61,8 triliun terjadi kenaikan 2,8 persen. Namun kita lihat defisitnya dari GDP, 0,36 persen dari GDP lebih rendah dari tahun lalu sebesar 0,40 persen dari GDP," ujarnya saat konferensi pers APBN KITA secara virtual, Selasa (23/3).
Per akhir Februari 2021, penerimaan negara sebesar Rp 219,2 triliun atau naik 0,7 persen dibandingkan Rp 217,6 triliun dibandingkan periode sama tahun lalu. Adapun realisasi penerimaan negara sebesar 12,6 persen dari target Rp 1.743,6 triliun pada APBN 2021.
Adapun rinciannya, penerimaan pajak sebesar Rp 146,1 triliun dan bea cukai sebesar Rp 35,6 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 37,3 triliun dan hibah sebesar Rp 0,1 triliun.
Kemudian belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 97 triliun dan non KL sebesar Rp 82,7 triliun. Transfer ke daerah terealisasi sebesar Rp 99,2 triliun dan dana desa Rp 3,8 triliun.
"Penerimaan negara tumbuh positif terutama ditopang dari peningkatan penerimaan kepabeanan dan cukai didukung oleh pertumbuhan cukai dan bea keluar akibat kenaikan harga komoditas serta mulai naiknya bea masuk," jelasnya.
Sementara belanja negara sebesar Rp 282,7 triliun atau naik 1,2 persen dari Februari 2019 sebesar Rp 279,4 triliun. Adapun realisasi belanja negara ini hanya 10,3 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2021 sebesar Rp 2.750 triliun.
"Belanja negara tumbuh positif didorong pertumbuhan belanja barang dan modal. Belanja pemerintah pusat tumbuh lebih baik dibandingkan tahun lalu. Belanja K/L melanjutkan tren pertumbuhan cukup tinggi di awal tahun ini," ucapnya.
Adapun pembiayaan anggaran sebesar Rp 273,1 triliun atau naik 140,5 persen dan sebesar 27,1 persen dari target Rp 1.006,4 triliun.
“Pembiayaan anggaran ini dapat memenuhi target, sehingga menunjukan kecukupan buffer likuiditas pemerintah,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
