REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menganggarkan biaya vaksin Covid-19 diperoleh dari pajak. Adapun pagu anggaran vaksin sebesar Rp 58 triliun pada tahun ini.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan anggaran vaksin masuk dalam klaster kesehatan pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Pada tahun ini, pemerintah menganggarkan PEN sebesar Rp 700 triliun. 

“Uangnya dari pajak yang wajib pajak bayarkan ketika isi SPT (Surat Pemberitahuan) dengan benar, lengkap dan jelas, maka kita bantu negara, ikut serta membiayai Rp 2.750 triliun keperluan belanja dan hampir Rp 700 triliun dipantau secara detail pelaksanaannya dan implementasinya sebagai program PEN,” ujarnya saat acara Spectaxcular 2021 secara virtual, Senin (22/3). 

Menurutnya anggaran tersebut ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan 185 juta penduduk Indonesia yang kedua kalinya penyuntikan vaksin Covid-19, sehingga diharapkan kekebalan komunal atau herd immunity pada tahun ini. Saat ini seluruh vaksin corona diperoleh melalui impor. 

“Uang pajak menjadi tumpuan utama dalam program vaksinasi dan pengadaan vaksin. Uang pajak menjadi salah satu tumpuan utama untuk membeli vaksin dan lakukan vaksinasi tersebut, membeli vaksin yang masih harus diimpor, membeli dan menyediakan vaksin ketika nanti sudah ada vaksin dalam negeri,” jelasnya. 

Suahasil menyebut vaksinasi merupakan salah satu upaya pemerintah agar pemulihan ekonomi bisa terjadi pada tahun ini. Selain itu yang terpenting agar masyarakat terlindungi dari Covid-19. 

“Ini perjuangan kita untuk memastikan masyarakat Indonesia bisa terlindungi dari virus Covid-19 dan negara beri support, sehingga setahap demi setahap kegiatan ekonomi bisa terbuka kembali,” ucapnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika