REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menunda implementasi vaksin Astrazeneca menyusul ditangguhkannya vaksin Astrazeneca akibat ditemukannya pembekuan darah dari penerima vaksin di sejumlah negara. Menanggapi itu, Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah untuk melakukan asesmen secara menyeluruh.
"Saya mendukung penundaan penggunaannya dan meminta pemerintah melakukan asesmen menyeluruh. Jangan sampai kita kecolongan karena tergesa-gesa memberikan izin penggunaan darurat," ujar Netty dalam keterangan tertulisnya kepada Republika, Selasa, (16/3).
Ia menyebut sejak awal sudah mempertanyakan terkait EUA AstraZeneca yang dikeluarkan BPOM. Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR RI itu mengatakan, meskipun AstraZeneca diperoleh dengan skema COVAX WHO secara gratis, vaksin tersebut tetap perlu dipertimbangkan efikasi, kualitas dan kehalalannya.
"Semua harus transparan, jangan ada yang disembunyikan," ucapnya.
Sejumlah negara telah menyatakan untuk menunda penggunaan vaksin Covid-19, AstraZeneca, diantaranya Perancis, Jerman. Italia, Bulgaria, Denmark, Islandia. Netty mendukung perlu adanya evaluasi atas temuan dugaan efek samping dari vaksin AstraZeneca.
"Kita butuh cepat dan segera selesaikan program vaksinasi, tapi harus tetap mengutamakan keamanan. Kita sedang perang melawan Covid-19 yang taruhannya adalah nyawa rakyat dan keselamatan bangsa. Keputusan memilih, membeli dan mendatangkan vaksin adalah kewenangan pemerintah yang tidak boleh dititipi kepentingan bisnis dan politis" ujarnya.
Netty juga meminta pemerintah agar memastikan nasib 1,1 juta dosis serta 50 juta dosis vaksin AstraZaneca yang sudah didatangkan dan dibeli pemerintah. Pemerintah harus segera mencari solusi atas persoalan tersebut.
"Kejadian ini harus jadi catatan pemerintah agar tidak tergesa-gesa dalam melakukan pembelian dan mendatangkan vaksin. Jangan sampai karena skema vaksin gratis, kita jadi lemah dan tidak mandiri," tuturnya.
