REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Surat kabar New Khaleej melaporkan penasihat senior Ketua Parlemen Iran mengatakan negara itu menolak kehadiran militer Turki di Irak. Iran semakin sering menegaskan keberatan terhadap rencana operasi militer Turki di wilayah Sinjai, Irak.
"Kami tidak menerima kehadiran militer Turki di Irak walaupun kami yakin rencananya untuk bukan memperluas kehadiran mereka di sana," kata Hossein Amir-Abdollahian seperti dikutip Middle East Monitor, Kamis (11/3).
Sejumlah pejabat pemerintah Iran mengkritik manurver Turki di Irak. Mereka mengatakan langkah Turki di Irak dapat mengancam dan melanggar kedaulatan negara itu.
"Kami menolak kehadiran militer Turki di Suriah dan Irak dan kami menilai kebijakan Ankara terhadap Damaskus dan Baghdad salah," kata Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif pada stasiun televisi Press TV bulan lalu.
Turki memanggil Duta Besar Iran untuk Turki dan memberitahunya Ankara berharap mendapat dukungan Teheran dalam upaya memerangi teror di kawasan. Iran mendukung rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam perang saudara yang pecah tahun 2011 lalu.
Turki ingin menggelar operasi militer di Sinjar, Irak untuk menyingkirkan pasukan Kurdi (PKK) di sana. Tetapi Iran mengancam akan meningkatkan kehadiran mereka di Sinjar.
Turki telah mengikuti dengan sesama perkembangan di Sinjar dan mengatakan tidak akan mentolerir ancaman keamanan nasional mereka. Serta tidak akan segan-segan mengambil tindakan untuk menyingkirkan teroris. Ankara sudah memberi sinyal akan menggelar operasi militer di wilayah tersebut.
Bulan lalu milisi yang didukung Iran, Asaib Ahl al-Haq mengatakan akan 'menghalangi setiap perilaku agresif' Turki. Dua pekan yang lalu kelompok paramiliter yang didukung Iran lainnya Harakat Hezbollah al-Nujaba mengancam akan menyerang militer Turki bila mereka melanjutkan operasi kontra-terorismenya di Irak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
