Tuesday, 1 Ramadhan 1442 / 13 April 2021

Tuesday, 1 Ramadhan 1442 / 13 April 2021

KSP Tegaskan Jokowi tak Terlibat dalam Manuver Moeldoko

Senin 08 Mar 2021 16:40 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Andri Saubani

Tenaga Ahli KSP, Ali Mochtar Ngabalin.

Tenaga Ahli KSP, Ali Mochtar Ngabalin.

Foto: Republika/Arif Satrio Nugroho
Menurut Ngabalin, langkah politik Moeldoko adalah keputusan pribadi yang dijamin UU.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kantor Staf Presiden (KSP) menepis tudingan adanya keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam manuver politik Kepala KSP Moeldoko. KSP menegaskan bahwa sikap Moeldoko merupakan keputusan pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan presiden.
 
Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin menyampaikan, pihak istana kepresidenan atau Presiden Jokowi sekalipun tidak ada tendensi dan intervensi ke partai politik. Menurutnya, langkah politik Moeldoko adalah keputusan pribadi yang dijamin undang-undang (UU).

"Sikap, pikiran, dan pandangan beliau untuk aktif di Partai Demokrat adalah sikap pribadi. Itu sebabnya, kenapa saya menolak orang-orang yang mengaitkan sikap pribadi ini dengan keterlibatan Presiden Joko Widodo," ujar Ngabalin, Senin (8/3).

Seperti diketahui, Moeldoko dipilih menjadi ketua umum dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat bersi Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara. Menindaklanjuti hal ini, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akan menilai penyampaian kepengurusan dan AD/ART baru hasil KLB Demokrat.

Menurut Partai Demokrat, KLB di Sibolangit merupakan kongres abal-abal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam AD/ART hasil kongres 2020 yang sah dan terdaftar di Kemenkumham. Salah satunya, untuk dilaksanakan KLB harus ada permintaan dari majelis tinggi partai, dihadiri atau disetujui sebanyak 2/3 DPD dan separuh dari 514 DPC, serta pelaksananya adalah DPP.

Moeldoko sendiri menerima keputusan KLB Demokrat versi Sibolangit iu. Hal ini disampaikan Moeldoko melalui sambungan telepon di hadapan kader yang hadir dalam KLB.

"Baik dengan demikian, saya menghargai dan menghormati keputusan Saudara. Oke kita terima menjadi ketua umum," ujar Moeldoko dalam sambutan kemenangan melalui sambungan telepon.

In Picture: Datangi Kemenkumham, AHY Serahkan 5 Kontainer Dokumen

photo
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat tiba di Kantor Direktorat Jenderal aAdministrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan Jakarta, Senin (8/3). Tujuan kedatangan AHY beserta jajaran pengurus tingkat daerah tersebut ingin menyampaikan pada Kemenkumham, jika kongres luar biasa (KLB) yang digelar kubu Moeldoko di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), ilegal.Prayogi/Republika. - (Prayogi/Republika.)
 

Baca Juga

 

 

 



Namun sebelum menerima keputusan KLB, Moeldoko lebih dulu mengajukan tiga pertanyaan kepada kader partai yang memilihnya. Pertanyaan pertama, Moeldoko memastikan bahwa KLB yang digelar di Sumatra Utara ini sesuai dengan AD/ART partai atau tidak. Mendengar pertanyaan tersebut, kader yang hadir serentak menjawab, "sesuai".

"Kedua, saya ingin tahu keseriusan kalian memilih saya sebagai ketua umum Demokrat, serius atau tidak?" tanya Moeldoko. Menjawab pertanyaan itu, kader yang hadir juga serentak menjawab, "serius".

Sedangkan pertanyaan ketiga yang dilontarkan Moeldoko, ia memastikan bahwa seluruh kader yang memilihnya tetap mengedepankan kepentingan negara ketimbang kepentingan pribadi atau golongan.

Diberitakan sebelumnya, KLB Partai Demokrat yang digelar oleh pihak yang kontra dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menetapkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum partai periode 2021-2025. Hal tersebut diputuskan dalam KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatra Utara.

Maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi ketua umum partai Demokrat periode 2021-2025, setuju?" tanya Jhoni Allen Marbun yang dijawab setuju oleh peserta KLB, Jumat (5/3).

 

photo
Kisruh Partai Demokrat. - (Republika)

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA