Monday, 30 Sya'ban 1442 / 12 April 2021

Monday, 30 Sya'ban 1442 / 12 April 2021

Kudeta Demokrat Dinilai Aksi Bunuh Diri Politik Moeldoko

Senin 08 Mar 2021 14:05 WIB

Red: Andri Saubani

Moeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Moeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Foto: ANTARA FOTO/Endi Ahmad
Pengamat menilai Moeldoko malah merusak citranya sendiri menuju Pilpres 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rizky Suryarandika, Rizkiyan Adiyudha

Langkah Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengambil alih kepemimpin Partai Demokrat dinilai sebagai suatu kebodohan oleh Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago. Menurut Pangi, langkah ini malah memperburuk citra Moeldoko sendiri.

Pangi mempertanyakan pengambilalihan paksa Partai Demokrat lewat kongres luar biasa (KLB) oleh Moeldoko. Menurutnya, Moeldoko mestinya bertindak lebih cerdas jika punya ambisi politik pada Pemilu 2024.

"Jika pengambilalihan secara paksa Partai Demokrat adalah ambisi pribadi Moeldoko yang katanya ingin maju sebagai calon presiden 2024, tindakan ini adalah kebodohan dan bunuh diri," kata Pangi dalam keterangan pers yang diterima Republika.co.id, Senin (8/3).

Pangi heran mengapa Moeldoko yang sudah makan asam garam politik, mulai dari era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi, tidak paham karakter politik di Indonesia. Ia mengingatkan, citra personal adalah kunci memenangkan hati rakyat.

"Sementara, tindakan yang beliau lakukan hari ini telah menjerumuskan dirinya ke dalam lumpur kotor yang baunya amat busuk," ujar Pangi.

Pangi mengamati upaya merebut Demokrat memang seolah membuka jalan bagi ambisi Moeldoko pada Pilpres 2024. Namun, pada waktu yang bersamaan, Pangi menambahkan, citra negatif juga mencoreng muka Moeldoko sendiri.

Baca juga : Konflik Demokrat, Refly: Moeldoko Bisa Menang Lawan AHY

"Karena, dia dianggap telah melakukan tindakan yang sangat memalukan, tidak bermoral, tak berakhlak dan tidak etis, mencoreng nama besar jenderal bintang empat dalam sejarah Indonesia," ucap Pangi.

Pakar hukum tata negara Refly Harun menyarankan agar Istana memberi sanksi tegas kepada Moeldoko. Menurutnya, ada opsi pemerintah terlibat dengan menegur hingga memecat Moeldoko karena melampaui tupoksi kerjanya sebagai KSP.

"Ini semua sangat tergantung sikap pemerintah. Apa mau terlibat untuk kebaikan atau terlibat untuk tidak baik. kalau terlibat untuk kebaikan, Moeldoko ditegur disarankan tak ambil kursi Demokrat," kata Refly kepada Republika.co.id, Senin (8/3).

Baca Juga


In Picture: Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB


Refly menilai, jika pemerintah mengambil opsi pertama, kisruh Demokrat akan dituntaskan oleh pihak internal partai saja. Ia menyayangkan keterlibatan pihak eksternal, yaitu Moeldoko, dalam pusaran konflik Demokrat.

"Biarkan dinamika internal Demokrat diselesaikan sendiri. Karena, ini ada libatkan eksternal dan itu pejabat publik sehingga penyelesaian Demokrat tergantung mereka (pemerintah) sendiri," ujar Refly.

Refly menyalahkan, pemerintah yang menganggap masalah Demokrat hanya urusan partai. Menurut dia, masalah itu tak bisa disebut urusan internal partai karena melibatkan pihak eksternal, yang bahkan punya posisi strategis di pemerintahan.

Refly meyakini masalah Demokrat akan diselesaikan lebih baik jika tak ada Moeldoko di dalam pusarannya.

"Tidak bisa disebut masalah internal karena ada eksternal. Porsi pemerintah memperingatkan Moeldoko. Moeldoko adalah urusan pemerintahan. Kalau ditegur apalagi diancam sanksi dikeluarkan karena bersikeras jadi ketum Demokrat, masalah akan diselesaikan lebih baik oleh benar-benar internal Demokrat," ucap Refly.

Seperti diketahui, KSP Moeldoko akhirnya ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam KLB di Deli Serdang, Sumatra Utara, Jumat (5/3). Kubu Ketua Umum Demokrat AHY dan Ketua MTP Demokrat SBY menyatakan KLB itu ilegal karena tak sesuai AD/ART partai.

Keputusan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat periode 2021-2026 dibacakan oleh mantan kader Demokrat yang baru saja dipecat, Jhoni Allen. Pengangkatan Moeldoko sontak mengundang reaksi keras kubu Cikeas hingga menggelorakan "perang mencari keadilan".

Pada awal Ferbruari lalu, Moeldoko membantah bahwa dia ingin mengambil alih Partai Demokrat dan menjadi ketua umum. Meski ia mengamini ada pertemuan dengan kader dan mantan kader partai yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Moeldoko juga menanggapi dorongan sejumlah mantan kader yang mengeklaim sebagai pendiri Partai Demokrat yang menyebut ingin dirinya maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Menurut dia, itu merupakan hak mereka dalam menyampaikan pendapat.

"Ya, kalau beliau-beliau menginginkan, hak beliau kan begitu," ujar Moeldoko.

Ia menegaskan, tak memikirkan ihwal Pilpres 2024. Moeldoko mengaku sebagai sosok yang profesional dan tengah fokus dalam pekerjaannya membantu Presiden Joko Widodo.

"Kalau urusan 2024, pernahkah saya berbicara selama ini tentang 2024? Tidak pernah. Kalau yang mengorbitkan di sana (pendiri Demokrat) ya alhamdulillah, kan begitu," ujar Moeldoko.

 

photo
DPD Demokrat yang Menolak Moeldoko - (republika)

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA