Thursday, 3 Ramadhan 1442 / 15 April 2021

Thursday, 3 Ramadhan 1442 / 15 April 2021

Pengamat: Cikeas Harus Konsolidasi Ekstra Pasca KLB Demokrat

Sabtu 06 Mar 2021 13:53 WIB

Rep: Febrian Fachri/ Red: Bayu Hermawan

Ketua umum Parta Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (5/3). AHY mengatakan bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara ilegal dan juga inkonstitusional serta tidak sesuai dengan AD/ART yang telah diakui pemerintah. Republika/Putra M. Akbar

Ketua umum Parta Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (5/3). AHY mengatakan bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara ilegal dan juga inkonstitusional serta tidak sesuai dengan AD/ART yang telah diakui pemerintah. Republika/Putra M. Akbar

Foto: Republika/Putra M. Akbar
Pengamat menilai SBY-AHY harus menjaga agar tak ada DPD yang membelot.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pengamat Politik Universitas Andalas Najmuddin Rasul menyarankan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) segera mengamankan loyalitas Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Sebab bila DPD-DPD membelot, kekuatan politik Demokrat Cikeas akan semakin tergerus.

"Cikeas harus segera mengamankan DPD di seluruh Indonesia. Harus melakukan konsolidasi dengan ekstra," kata Najmuddin kepada Republika.co.id, Sabtu (6/3).

Sejauh ini, Najmuddin melihat belum ada tanda-tanda DPD Demokrat membelot ke Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) atau Demokrat kubu Moeldoko. Tapi Demokrat AHY tetap harus konsolidasi ekstra supaya loyalitas seluruh DPD kepada mereka tetap utuh.

Baca Juga

Selain itu, langkah yang harus dilakukan Demokrat kubu AHY adalah terus berupaya membuka ruang untuk menjalin komunikasi dengan Presiden Joko Widodo. Karena setelah ini akan ada perebutan keabsahan partai Demokrat antara kubu AHY dengan kubu Moeldoko di kementerian Hukum dan HAM. Dan hal itu akan dipengaruhi siapa yang lebih dulu mendapat restu dari RI 1 yaitu Jokowi.

"AHY juga harus terus meningkatkan publikasi di media massa untuk mendapatkan lebih banyak dukungan," ujarnya.

Partai Demokrat tengah menjadi sorotan setelah KLB yang dilakukan barisan anti AHY di Deli Serdang, Sumatra Utara. Demokrat versi KLB memberikan mandat Ketua Umum kepada Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA