REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri tidak menerima alias menolak laporan kasus pelanggaran protokol kesehatan (prokes) yang diduga dilakukan Presiden Joko Widodo saat berkunjung di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu. Laporan sendiri dibuat oleh Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan yang menuntut persamaan kedudukan di mata hukum.
"Pihak kepolisian yang tidak mau menerbitkan Laporan Polisi (LP) atas laporan kami. Laporan kami Diterima di TAUD (Tata Usaha dan Urusan Dalam) dan diberi stempel dianggap sebagai Dumas, padahal tujuan kami membuat LP," keluh Ketua Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan, Kurnia saat dihubungi, Kamis (25/2).
Kemudian, Kurnia pun mempertanyakan alasan polisi menolak laporan yang dibuatnya. Namun, pihak kepolisian tidak setaju dengan diksi bahwa laporannya ditolak. Padahal kasus kerumunan tersebut menjadi momentum membuktikan statement Presiden Jokowi, Mahfud MD sebagai Menkopolhukam dan Kapolri sendiri.
"Ketika kami katakan apakah ini artinya LP ditolak, herannya mereka tidak setuju dengan diksi "menolak". Kami mengira ada perubahan sebagaimana janji Kapolri baru berupa equality before the law. hukum yang adil, nyatanya?" kata Kurnia dengan heran.
Menurut Kurnia, kunjungan tersebut adalah kunjungan kepresidenan dan sudah terjadwal. Maka Presiden yang notabene memiliki alat kekuasaan untuk memitigasi adanya kerumunan pada saat kunjungan kepresidenannya sudah sepatutnya memberikan contoh kepada rakyat. Kerumunan yang terjadi nyata-nyata melanggar prokes dan diduga kuat telah melakukan tindak pidana pelanggaran kekarantinaan kesehatan.
"Tindakan Presiden Joko Widodo yang melempar-lemparkan bingkisan dari atas mobil sehingga mengakibatkan kerumunan secara nyata mencederai semangat perlawanan terhadap virus Covid-19 di republik tercinta ini," keluh Kurnia.
Sebelumnya sempat beredar viral video yang menunjukkan kegiatan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Maumere, Nusa Tenggara Timur pada Selasa (23/3) ini. Dalam video tersebut terlihat kerumunan warga yang menyemut di sekitar iring-iringan mobil Presiden Jokowi.
Masyarakat setempat ramai melambaikan tangan ke arah presiden. Jokowi pun merespons sambutan warga dengan membuka atap mobilnya, kemudian membalas lambaian tangan ke arah masyarakat. Terlihat juga presiden melemparkan cenderamata ke arah kerumunan warga.
Kejadian tersebut dinilai berpotensi melanggar protokol kesehatan karena justru menimbulkan kerumunan. Apalagi jumlah massa yang berkerumun terlihat cukup masif dan tanpa ada jeda jarak antarwarga.
Merespons video yang tersebar ini, pihak istana membenarkan bahwa video tersebut direkam saat kunker presiden hari ini di Maumere, NTT. Presiden memang menuju Kabupaten Sikka untuk meresmikan Bendungan Napun Gete siang tadi.
"Benar itu video di Maumere. Setibanya di Maumere, Presiden dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Bendungan Napun Gete. Saat dalam perjalanan, masyarakat sudah menunggu rangkaian di pinggir jalan, saat rangkaian melambat masyarakat maju ke tengah jalan sehingga membuat iring-iringan berhenti," ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin sata dikonfirmasi, Selasa (23/3).
Mengenai tindakan Presiden Jokowi yang terlihat menyambut warga dan seolah membenarkan kerumunan yang terjadi, Bey menekankan bahwa sikap presiden murni spontanitas untuk menghargai antusiasme masyarakat yang menyambut. Presiden pun, ujar dia, tetap mengingatkan warga untuk menaati protokol kesehatan khususnya mengenakan masker.
"Kebetulan mobil yang digunakan Presiden atapnya dapat dibuka, sehingga Presiden dapat menyapa masyarakat, sekaligus mengingatkan penggunaan masker. Karena kalau diperhatikan, dalam video tampak saat menyapa pun Presiden mengingatkan warga untuk menggunakan masker dengan menunjukkan masker yang digunakannya," kata Bey.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
