Sunday, 3 Zulqaidah 1442 / 13 June 2021

Sunday, 3 Zulqaidah 1442 / 13 June 2021

'Vaksin Gotong Royong Bukan Berarti Orang Kaya Diutamakan'

Sabtu 20 Feb 2021 14:40 WIB

Rep: Mimi Kartika / Red: Ratna Puspita

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Vaksin gotong royong tidak menghilangkan hak warga lainnya mendapatkan vaksin gratis.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (Menkes BGS) mengatakan, pelaksanaan program vaksin gotong royong jangan sampai membuka persepsi orang kaya bisa divaksin terlebih dahulu. Ia memastikan, vaksin gotong royong tidak menghilangkan hak warga lainnya mendapatkan vaksin gratis. 

"Jangan sampai pemberian vaksin ini bisa membuka persepsi bahwa yang kaya bisa duluan, karena sekarang juga di seluruh dunia ini merupakan isu yang sangat sensitif," ujar BGS dalam konferensi pers daring, Sabtu (20/2). 

Baca Juga

Ia menjelaskan, vaksin gotong royong ini merupakan kerja sama antara pemerintah dan seluruh stakeholder lainnya, termasuk pihak swasta untuk bisa melakukan percepatan program vaksinasi ini. Banyak negara berkembang belum bisa mendapatkan akses pengadaan vaksin, karena pembelian vaksin tersebut didominasi negara maju. 

Sementara, sampai sekarang belum ada bukti ilmiah pasti yang menyatakan periode vaksin ini bisa memberikan kekebalan tubuh. Menurut BGS, jangan sampai nanti kekebalan tubuhnya selesai, kemudian program vaksinasinya belum selesai. 

Ia menekankan, program vaksinasi ini bukan untuk bisnis semata, melainkan membangun mekanisme gotong royong di mana semua stakeholder membantu melakukan vaksinasi bagi seluruh warga. Kemenkes memberikan fleksibilitas untuk pihak swasta yang merasa memiliki kewajiban sosial bergotong-royong dengan pemerintah melakukan vaksinasi. 

BGS menambahkan, pelaksanaan program vaksin gotong royong diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang akan diterbitkan pada pekan ini. Di samping itu, Peraturan Menkes juga akan disiapkan. 

"Karena di mata saya sebagai Menkes untuk menyelesaikan pandemi ini tidak mungkin pemerintah lakukan sendiri secara ekslusif, tapi harus secara inklusif. Tidak mungkin kita hanya melakukan dalam bentuk program vaksinasi milik pemerintah saja," kata dia. 

BGS menuturkan, partisipasi aktif masyarakat, seluruh modal sosial yang ada, seluruh capital yang ada di masyarakat harus dimanfaatkan. Menurutnya, budaya masyarakat Indonesia yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia adalah suka memberi dan bergotong-royong. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA