Tuesday, 16 Syawwal 1443 / 17 May 2022

Kudeta, Militer Myanmar Ambil Alih Kekuasaan Negara

Senin 01 Feb 2021 10:07 WIB

Rep: Lintar Satria/ Red: Nur Aini

Panglima Tertinggi militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing

Panglima Tertinggi militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing

Foto: AP / Aung Shine Oo
Aung San Suu Kyi dan presiden Myanmar ditangkap militer

REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYITAW -- Stasiun televisi militer Myanmar mengumumkan militer akan mengambil alih kekuasaan negara selama satu tahun. Pengumuman Senin (1/2) ini disampaikan stasiun televisi Myawaddy TV yang dimiliki militer.

Hal itu diumumkan beberapa hari usai militer mengancam akan melancarkan kudeta saat Parlemen baru menggelar sesi sidang mereka.

Baca Juga

Laman berita Irrawaddy melaporkan, penasihat negara Aung San Suu Kyi dan presiden presiden Win Myint ditahan dalam penyerbuan Senin dini hari tadi. Kantor berita itu mengutip juru bicara partai  National League for Democracy (NLD) yang berkuasa, Myo Nyunt.

Dalam laporan tersebut disebutkan anggota Komite Eksekutif Pusat Partai NLD dan kabinet regional juga ditahan. Jaringan telepon dan akses internet di Naypyitaw mati. Amerika Serikat (AS), Australia dan negara-negara lain prihatin dengan laporan itu dan mendesak militer Myanmar menghormat supremasi hukum.

Melalui media sosial Facebook, Myanmar Visual Television dan Myanmar Voice Radio mengatakan jaringan mereka tidak akan siaran seperti biasa. Suu Kyi yang kini berusia 75 tahun masih menjadi politisi paling dominan di Mynmar dan telah menjadi pemimpin perlawanan tanpa kekerasan terhadap kekuasaan militer.

Baca juga : Konsekuensi Kudeta Militer Myanmar akan Mengerikan

Dalam pemilihan bulan November lalu, partainya mendapatkan 396 dari 476 kursi di parlemen. Tapi berdasarkan konstitusi yang dirancang militer tahun 2008 militer harus menguasai 25 persen kursi di parlemen. Sejumlah posisi penting di kabinet juga harus diserahkan ke militer.

Angkatan Bersenjata Myanmar atau Tatmadaw menuduh pemerintah melakukan kecurangan dalam pemilu tapi mereka gagal membuktikan kecurangan tersebut. Pekan lalu, komisi pemilihan umum membantah tuduhan tersebut. 

sumber : AP
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA