REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Melambatnya ekonomi merupakan satu dari berbagai imbas penyebaran Covid-19 yang menjadi fokus perhatian.
Namun, ada imbas lain yang penting untuk diperhatikan, di antaranya adalah tantangan demokrasi dan keamanan suatu negara.
Deputi Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Tri Nuke Pudjiastuti, mengatakan beberapa keputusan pemerintah selama pandemi tak jarang dianggap kontradiktif dengan nilai demokrasi dan kebebasan masyarakat. "Indonesia harus menyadari tantangan ini," kata Tri, dalam keterangan resmi, Rabu (13/1).
Hingga saat ini, demokrasi dianggap sebagai sistem politik yang maju, namun tak bisa dimungkiri bahwa demokrasi masih memiliki banyak celah tantangan yang besar.
Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI, Firman Noor, dalam penelitiannya yang berjudul "Pandemic Covid-19 and The Challenge for Democracy: Indonesia Case" menunjukkan data dari Economy Intellegent Unit terdapat stagnansi qualitas demokrasi dalam 10 tahun terakhir.
Pembatasan yang dibuat pemerintah untuk masyarakat atas nama keamanan, memicu asumsi banyak orang pemerintah berupaya memusatkan kekuasaan. Termasuk dalam pengambilan keputusan, yang dapat digunakan untuk kepentingan politik.
"Salah satu asumsi paling dikenal adalah bahwa demokrasi saat ini sedang ditunggangi oligarki dan pihak anti-demokrasi. Sehingga mereka memanipulasi proses demokrasi untuk memperkuat keberadaan dan kepentingan pribadi mereka," kata Firman.
Firman menjelaskan, Covid-19 membuat kebiasaan baru dan meningkatkan kesadaran pada banyak hal. Namun karakteristik pemerintah dan kemampuan memerintah lah yang memberikan lebih banyak imbas dalam mempertahankan keberadaan demokrasi dan politik secara luas, dibandingkan keberadaan pandemi sendiri.
"Konsistensi pemerintah dalam menerapkan demokrasi sangat diperlukan. Terutama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan demokrasi itu sendiri. Tak lupa, konsistensi pemerintah dalam menjalankan protokol Covid-19 sangat dibutuhkan, karena hanya dengan cara itu, dukungan masyarakat terhadap keputusan pemerintah akan efektif," kata Firman menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
