REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Keluarga korban yang meninggal dalam dua kecelakaan oleh Boeing 737 MAX ingin regulator Amerika Serikat (AS) membatalkan persetujuan untuk pesawat terbang lagi. Desakan ini menyusul laporan Senat yang menimbulkan kekhawatiran tentang proses persetujuan ulang.
Federal Aviation Administration (FAA) mencabut larangan keamanan 20 bulan 737 MAX pada 18 November. Keputusan ini setelah perubahan desain green-lighting oleh Boeing untuk mengatasi masalah yang terlibat dalam dua kecelakaan fatal di Indonesia pada akhir 2018 dan di Ethiopia pada awal 2019.
Namun, laporan panjang Komite Perdagangan Senat yang dirilis pada Jumat (18/12) menemukan bahwa pejabat Boeing melatih secara tidak tepat pilot uji FAA selama upaya resertifikasi. "Komite menemukan perilaku yang salah dan berpotensi melanggar hukum yang harus diselidiki untuk menentukan apakah proses sertifikasi ulang MAX tercemar," kata keluarga korban kecelakaan Ethiopia dalam surat 22 Desember kepada FAA dan Departemen Perhubungan.
FAA mengatakan telah bekerja sama dengan regulator internasional lainnya untuk melakukan tinjauan menyeluruh dan hati-hati terhadap 737 MAX. "Kami yakin masalah keselamatan yang berperan dalam kecelakaan tragis yang melibatkan Lion Air Flight 610 dan Ethiopian Airlines Flight 302 telah ditangani melalui perubahan desain yang diperlukan dan disetujui secara independen oleh FAA dan mitranya," kata seorang juru bicara.
Ketika laporan Senat dirilis pada 18 Desember, Boeing mengatakan bahwa pihaknya menganggap serius temuan komite dan akan terus meninjau laporan tersebut secara penuh. "Dengan penerbangan AS pertama dari 737 MAX yang dijadwalkan terjadi dalam beberapa hari, kami menyerukan agar pesawat segera di-ground berdasarkan penemuan baru," tulis keluarga tersebut.
American Airlines akan menerbangkan pesawat pada 29 Desember. Penerbangan ini menjadi pertama kalinya penumpang komersial sejak pesawat itu pensiunkan sementara secara global pada Maret 2019.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
