REPUBLIKA.CO.ID NEW DELHI -- Pemerintah India mengerahkan ratusan polisi dan paramiliter untuk mengamankan perbatasan-perbatasan di New Delhi. Langkah itu diambil setelah ribuan pengunjuk rasa di negara bagian tetangga memblokir jalan menuju ibu kota.
Petani memprotes deregulasi yang dilakukan pemerintah baru-baru ini. Bentrokan Jumat (27/11) kemarin menghasilkan perjanjian yang mengizinkan para petani dapat berunjuk rasa di ibu kota. Kini ketegangan kembali meningkat.
Petani khawatir undang-undang baru merampas jaminan harga untuk produk mereka. Pada Sabtu (28/11) para petani tiba dengan truk, bus dan traktor di perbatasan Singhu, Delhi yang berbatasan dengan negara bagian Haryana.
Mereka memblokir jalan tol utama menuju ibu kota, meneriakkan slogan antipemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi. Para petani juga mengibarkan bendera serikat yang berwarna merah, kuning, dan hijau.
Tampaknya mereka siap menggelar aksi duduk jangka lama dan menolak dipindahkan ke tempat yang sudah ditetapkan. Hal ini memicu kekhawatiran terjadi bentrokan antara pasukan keamanan dengan pengunjuk rasa.
Pada Jumat kemarin polisi menembakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan demonstran, sebelum akhirnya mengizinkan mereka berpawai menuju ibu kota.
Petani asal Amritsar sebelah utara negara bagian Punjab, Harbhajan Singh mengatakan ia membawa perbekalan dan siap untuk bermalam. "Anda telah dilecehkan oleh pemerintah, kami ingin sesi parlemen khusus untuk mencabut undang-undang pertanian yang baru," kata Singh.
Ia berharap petani dari negara bagian lain juga ikut bergabung dalam unjuk rasa ini untuk menambah tekanan terhadap pemerintah. Ketua partai oposisi Rahul Gandhi mengkritik keras pemerintah.
"Slogan kami 'Hidup Tentara, Hidup Petani' tapi hari ini kesombongan PM Modi membuat tentara melawan petani, hal sangat berbahaya," cicit Gandhi dalam merespons foto polisi mencoba memukul petani dengan tongkat.
Undang-undang Modi yang diberlakukan pada September mengizinkan petani menjual produksi mereka kemana pun, termasuk ke perusahaan besar seperti Walmart Inc.
Banyak petani kecil khawatir mereka ditinggalkan tidak berdaya menghadapi perusahaan besar. Pada akhirnya kehilangan dukungan untuk menetapkan harga bahan pokok seperti gandum dan beras.
Pemerintah India mengatakan tidak ada rencana membubarkan pasar pemerintah dan petani dapat memilih pembeli mereka. Undang-undang ini diharapkan menarik investasi ke bidang pertanian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
