REPUBLIKA.CO.ID, BALI -- Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menyatakan optimistis akan kembali terpilih memimpin partai ini sebagai Ketua Umum dalam Muktamar ke-9 PPP di Makassar pada Desember 2020. Suharso Monoarfa mengaku optimistis setelah rapat koordinasi dengan DPW-DPC Provinsi Bali, NTB, dan NTT.
Suharso Monoarfa mengatakan, selain dukungan dari Bali, NTB dan NTT, pengurus pada setengah provinsi di Indonesia juga tercatat siap kembali mengusung dirinya untuk menduduki posisi Ketum PPP. Ia berharap muktamar Makassar akan berjalan dengan aman dan tertib serta tidak ada konflik yang bisa merugikan jalannya muktamar dan PPP.
"Setengah provinsi di Indonesia sepakat mendukung saya, di Makassar nanti saya akan membangun solidaritas antarkader PPP untuk lebih solid lagi," kata dia dalam rapat koordinasi daerah menjelang muktamar di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Ahad (8/11).
"Kami dari DPW dan DPC Bali, NTB, dan NTT, mendukung Pak Suharso Monoarfa untuk kembali menjadi Ketua Umum pada saat muktamar ke-9 di Makassar pada Desember mendatang," kata Ketua DPW NTB Watiah.
Dilaporkan ke KPK
Mengenai laporan kader PPP ke KPK untuk Suharso Monoarfa terkait dugaan penerimaan gratifikasi pesawat jet pribadi, Sekjen PPP Arsul Sani menyatakan hal itu tidak ada persoalan. Plt Ketua Umum PPP itu dilaporkan ke KPK oleh Nizar Dahlan terkait dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi saat melakukan konsolidasi partai di Medan dan Aceh pada bulan Oktober 2020.
"Tidak ada persoalan terkait gratifikasi tersebut, karena Pak Suharso Monoarfa menggunakan jet pribadi dalam kapasitas sebagai petinggi partai, bukan sebagai menteri atau pejabat negara. Itu kegiatan juga saat hari libur dan tidak untuk kepentingan negara," kata Arsul Sani.
Ia menambahkan tidak khawatir isu ini menjadi penghambat dukungan terhadap Suharso yang banyak mendapat dukungan untuk menjadi Ketua Umum PPP pada lima tahun mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
