Thursday, 24 Ramadhan 1442 / 06 May 2021

Thursday, 24 Ramadhan 1442 / 06 May 2021

DPRD: Kebijakan Pemprov DKI Jakarta Terganjal Aturan Pusat

Ahad 08 Nov 2020 19:27 WIB

Rep: nugroho habibi/ Red: Hiru Muhammad

ilustrasi. Pekerja menyelesaikan pembuatan masker di industri konveksi Rumah Kita Production di kawasan Tanjung Barat, Jakarta, Kamis (5/11). Konveksi tersebut selain memproduksi beragam pakaian kini mencari peruntungan dengan memproduksi masker kain dengan penambahan pendapatan mencapai 20 persen. Dalam sehari pekerja mampu menyelesaikan sebanyak 1500 masker pesanan. Republika/Thoudy Badai

ilustrasi. Pekerja menyelesaikan pembuatan masker di industri konveksi Rumah Kita Production di kawasan Tanjung Barat, Jakarta, Kamis (5/11). Konveksi tersebut selain memproduksi beragam pakaian kini mencari peruntungan dengan memproduksi masker kain dengan penambahan pendapatan mencapai 20 persen. Dalam sehari pekerja mampu menyelesaikan sebanyak 1500 masker pesanan. Republika/Thoudy Badai

Foto: Republika/Thoudy Badai
Sebenarnya angka TPT cendrung menurun pada Februari hingga Agustus 2020.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Jumlah tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional pada 2020 menjadi 9,77 juta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penyumbang terbanyak TPT nasional adalah DKI sebesar 10,95 persen.

Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Bambang Kusumanto menilai Pemerintah Provinsi ( Pemprov) DKI Jakarta telah merespon cepat persoalan pengangguran. Bambang menyebut, Pemrov DKI  Jakarta telah memberikan subsidi sembako untuk membantu kebutuhan masyarakat.

"DPRD saat ini juga sedang mengusulkan agar bantuan itu diwujudkan dalam bentuk BLT (Bantuan Langsung Tunai). Namun masih terkendala oleh aturan dari pemerintah pusat yang sedang digarap oleh Kemensos (Kementrian Sosial)," kata Bambang saat dihubungi, Ahad (8/11).

Berdasarkan data yang diterima, Bambang menguraikan, sebenarnya angka TPT cendrung menurun pada Februari hingga Agustus 2020. Dalam kurun waktu itu, Bambang menyebut TPT DKI Jakarta menurun dari 5,36 persen ke arah 4,5 persen. "Namun sejak Agustus 2020, pengangguran terbuka naik menjadi 10,95 persen akibat pandemi Covid-19 berkepanjangan," ucapnya.

Ia mengatakan, pihaknya telah mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk terus mengurangi angka TPT.  Saat ini, Pemprov DKI Jakarta telah mendayagunakan tujuh pusat pelatihan kerja.

Kemudian, mendorong munculnya wirausaha baru dengan memaksimalkan Program Jakpreneur. Dari segi pembiayaan bisnis, Bambang menyebut, Pemprov DKI Jakarta telah mendorong Finansial Teknologi (Fintek) yang sesaui dengan kriteria Otoritas Jasa Keuangan  (OJK) dalam sebuah kolaborasi  bersekala besar untuk menyalurkan pinjaman modal kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). "Saat ini sudah ada 81 Kolaborator Fintek yang sudah tergabung dalam upaya ini," katanya.

Diketahui, BPS mengumumkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional meningkat pada Agustus 2020. Angkanya tembus sampai 9,77 juta orang atau naik 2,67 juta orang.

BPS menyebut angka pengangguran Indonesia pada 2020 menjadi 9,77 juta dengan paling banyak ada di Jakarta sebesar 10,95 persen. Salah satu penyebab meningkatnya TPT nasional menjadi 7,07 persen pada Agustus lalu adalah pandemi Covid-19 yang sudah terjadi sejak Maret 2020.

Jika dilihat menurut provinsi, pengangguran terbuka paling banyak di DKI Jakarta. Di ibu kota ini tingkat penganggurannya mencapai 10,95 persen pada Agustus 2020 atau di atas rata-rata nasional 7,07 persen. Selain DKI Jakarta, BPS mencatat lima provinsi lainnya yang tingkat pengangguran terbukanya melewati rata-rata nasional, yaitu Banten, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Maluku dan Sulawesi Utara.

 

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA