Saturday, 9 Zulqaidah 1442 / 19 June 2021

Saturday, 9 Zulqaidah 1442 / 19 June 2021

Vaksin Tersedia Hingga Desember untuk 9,1 Juta Orang

Senin 19 Oct 2020 15:33 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Friska Yolandha

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan pemerintah telah mendapat komitmen sejumlah produsen vaksin untuk vaksinasi 9,1 juta masyarakat Indonesia pada rentang November-Desember 2020.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan pemerintah telah mendapat komitmen sejumlah produsen vaksin untuk vaksinasi 9,1 juta masyarakat Indonesia pada rentang November-Desember 2020.

Foto: EPA-EFE/LUIS TEJIDO
Urutan yang mendapat vaksin orang yang berisiko tertular seperti tenaga kesehatan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan pemerintah telah mendapat komitmen sejumlah produsen vaksin untuk vaksinasi 9,1 juta masyarakat Indonesia pada rentang November-Desember 2020. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto mengatakan ketersediaan 9,1 juta vaksin tersebut berasal dari tiga farmasi vaksin asal China, yakni, Sinovac Biotech, Sinopharm dan CanSino Biological.

Ia merinci, Sinovac Biotech telah memberikan komitmen mengirimkan vaksin Covid-19 tipe dual dose sebanyak 1,5 juta vaksin dalam dua pengiriman yakni 1,5 juta pada November dan 1,5 juta di Desember. Sementara, Sinopharm memberi komitmen pengiriman 15 juta vaksin dengan tipe dual dose, sehingga bisa untuk vaksinasi 7,5 juta orang.

Baca Juga

Sementara, CanSino Biological memberi komitmen sebanyak 100 ribu dosis vaksin single dose yang bisa digunakan untuk 100 ribu orang. "Kalau ditotal dari November Desember kita sudah dapat kepastian ketersediaan untuk digunakan vaksinasi bagi 9,1 juta orang," ujar Yurianto saat saat presbriefing update kesiapan vaksin Covid-19 di Kemenkominfo, Senin (19/10).

Namun, Yurianto mengatakan kepastian jumlah ketersediaan vaksin ini untuk dapat digunakan untuk masyarakat Indonesia tergantung izin penggunaan darurat dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) dan rekomendasi kehalalan dari Kementerian Agama maupun Majelis Ulama Indonesia. Sebab, pemerintah tetap memastikan vaksin dapat digunakan secara aman baik dari manfaat yakni mencegah sakit dari virus Covid-19 maupun aman dari aspek kehalalan.

Karena itu, saat ini, tim BPOM, MUI dan Kemenag ikut dalam rombongan kunjungan ke China untuk mengecek keamanan dan kehalalan vaksin Covid-19 dari tiga perusahaan farmasi tersebut.

"Emergency Use yang dikeluarkan BPOM dan rekomendasi kehalalan MUI dan Kemenag sedang kami proses data sharingnya, semua ini akan selesai akhir Oktober, setidaknya minggu pertama November kepastian keamanan dari aspek manfaat dari BPOM dan aspek kehalalan dikeluarkan dari aspek MUI dan Kemenag," ujarnya.

Ia mengatakan, jika kepastian didapat 9,1 vaksin itu aman dari dua perspektif itu maka vaksinasi tahap awal 2020 bisa dilaksanakan. Adapun, jika vaksinasi dilakukan, urutan yang mendapat vaksin orang yang lebih berisiko tertular yakni tenaga kesehatan di rumah sakit rujukan, diikuti petugas kesehatan di laboratorium rujukan Covid-19, tenaga kesehatan yang melakukan penelusuran kontak (contact tracing).

"Ini kelompok yang berisiko, jumlah kelompok ini hampir dua juta, tentu data ini akan kita update terus dengan dinas kesehatan di provinsi, kabupaten kota," ujarnya.

Selain itu, urutan selanjutnya adalah kelompok masyarakat yang berada di pelayanan publik, penegakan operasi yustisi protokol kesehatan, baik Satpol PP, anggota Polri maupun TNI. Baru kemudian, pegawai pengguna jasa bandara, stasiun, pelabuhan dan profesi berisiko lainnya.

"Total orientasi kita tentang ketersediaan jumlah vaksin, jika 9,1 juta izin keluar dari BPOM dan rekomendasi kemenag dan vaksin soal kehalalan maka sejumlah itu akan kami lakukan penyuntikan," katanya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA