REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Palestina mengutuk rencana Israel membangun 5.400 unit rumah baru di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Menurutnya, hal itu merupakan realisasi dari rencana perdamaian Timur Tengah yang dicetuskan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
"Memperluas pemukiman Yahudi adalah bagian dari langkah sepihak Israel untuk menerapkan kesepakatan AS abad ini dan rencananya untuk mencaplok sebagian besar Tepi Barat," kata Kementerian Luar Negeri Palestina dalam sebuah pernyataan, dikutip laman Middle East Monitor pada Sabtu (3/10).
Menurut Palestina, rencana pembangunan tersebut kembali menunjukkan ketidakkonsistenan Israel. Saat melakukan normalisasi diplomatik dengan Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain, Israel berkomitmen menangguhkan pencaplokan wilayah Palestina yang diduduki.
"Ini membantah klaim Israel bahwa ia telah membekukan pemukiman untuk memungkinkan normalisasi dengan negara-negara Arab, dan mencerminkan pelanggaran sistematis Amerika dan Israel terhadap hukum internasional dan resolusi PBB," kata Kementerian Luar Negeri Palestina.
Pada Kamis (1/10), stasiun radio Israel melaporkan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan persetujuan pembangunan 5.400 unit rumah di Tepi Barat. Saat mencapai kesepakatan normalisasi diplomatik dengan UEA pada 13 Agustus lalu, Israel menyatakan berkomitmen menangguhkan rencana pencaplokan Tepi Barat.
Namun, Netanyahu memang menegaskan bahwa rencana itu tak sepenuhnya disingkirkan. Dia mengatakan akan tetap menjalin koordinasi dengan AS perihal pencaplokan Tepi Barat. “Tidak ada perubahan dalam rencana saya untuk menerapkan kedaulatan kami di Yudea dan Samaria (Tepi Barat), dalam koordinasi penuh dengan AS. Saya berkomitmen, itu tidak berubah," kata Netanyahu pada hari kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik dengan UEA diumumkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
