REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyebutkan saat ini sebanyak 90 persen rumah tangga miskin di Indonesia sudah mendapat sedikitnya satu bantuan program perlindungan sosial dan padat karya. Febrio menyatakan jumlah tersebut meningkat drastis dibandingkan pada Mei 2020.
“Agustus (hingga) sekarang kita dapat bahwa hampir 90 persen rumah tangga miskin telah mendapatkan sedikitnya satu bantuan. Jadi sekarang jauh membaik dibandingkan Mei kemarin,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat (25/9).
Febrio menyatakan pada Mei 2020, dari 40 persen keluarga termiskin masih ada 40 persen yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19. “Sekarang kita bisa cukup percaya diri mengatakan satu dari 10 itu tidak mendapat atau belum dapat (bantuan). Nah ini jadi masalah dan kita harus cari caranya untuk mengejar yang satu dari 10 ini,” ujarnya.
Pemerintah menyiapkan anggaran untuk pelindungan sosial dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun ini sebesar Rp 203,9 triliun yang terdiri dari PKH Rp 37,4 triliun, dan sembako Rp 43,6 triliun.
Kemudian bansos Jabodetabek Rp 6,8 triliun, dan bansos non Jabodetabek Rp 32,4 triliun, Kartu Prakerja Rp 20 triliun, diskon listrik Rp 6,9 triliun, logistik/pangan/ sembako Rp 25 triliun, serta BLT Dana Desa Rp 31,8 triliun.
Ia menuturkan jika tidak mengikutsertakan program diskon listrik maka ada 81 persen rumah tangga miskin di Indonesia yang mendapat setidaknya satu bantuan dari pemerintah. Oleh sebab itu, Febrio menyebutkan stimulus untuk perlindungan sosial yang memiliki anggaran sebesar Rp 203,9 triliun hingga kini telah terealisasi lebih dari 58 persen.
“Perlindungan sosial kita progresnya memang luar biasa dari Rp 203 triliun sudah lebih dari 58 persen yang tercapai progresnya sehingga ini menjadi strategi yang harus terus kita lakukan,” tegasnya.
Meski demikian, Febrio memastikan bahwa pemerintah akan terus mendistribusikan stimulus perlindungan sosial secara merata termasuk kepada warga miskin yang belum mendapat bantuan.
Hal ini dilakukan karena sumber dari krisis yaitu pandemi Covid-19 belum diketahui waktu berakhirnya serta vaksin yang diharapkan pada kuartal I 2021 telah tersedia juga memiliki risiko yakni terkait jumlah dan pendistribusian kepada masyarakat.
“Persisnya adalah apa langkah-langkah yang kita lakukan untuk memastikan paling tidak 40 persen termiskin ini benar-benar kita bisa jamin mereka agar tidak susah hidupnya,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
