REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Cendikiawan Muslim se-indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Jawa Barat (Orwil Jabar) mengusulkan kepada Pemerintah, agar membentuk klaster Usaha Kecil Menengah (UKM) di setiap provinsi. Dengan begitu, lebih mudah melakukan pemantauan.
"Sehingga kami harap (bisa dikelompokkan) mana UKM yang bisa dibantu. Lalu mana yang bisa jalan sendiri, dan mana UKM yang hasil produksinya sulit dipasarkan," ujar anggota ICMI Orwil Jabar sekaligus praktisi Rudy Rakian dalam diskusi webinar ICMI Orwil Jabar pada Selasa, (12/5).
Di tengah pandemi Covid-19 ini, kata dia, pelaku UKM sangat terdampak. Maka dirinya berharap, bantuan dari Pemerintah benar-benar tepat sasaran.
ICMI Orwil Jabar, lanjutnya, juga mengusulkan Pemerintah Pusat membentuk tim khusus, gabungan antara Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Pertanian. Tujuannya agar, kebijakan setiap kementerian sama.
"Karena kami yang rasakan di daerah. Jangan sampai setiap kementerian punya kebijakannya masing-masing," kata dia.
Jika usulan tersebut dilakukan, ujar Rudy, permasalahan UKM di daerah dapat lebih mudah diidentifikasi. Apalagi menurutnya, selama ini pemerintah belum memiliki basis data Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang akurat.
"Maka buat klaster biar lebih gampang identifikasi. Kami juga usulkan ada sinergi antarkementerian, demi mudahkan monitor, jangan sampai seperti sekarang masalah bansos (bansos) setiap kementerian jalan sendiri-sendiri," tutur Rudy.
Pada kesempatan itu, ia pun berharap Pemerintah membentuk tim percepatan pemulihan UMKM di seluruh Indonesia. Dengan begitu UMKM dapat siap bangkit di tengah pandemi ini.
"Kami dari ICMI Jabar siap dukung program UMKM," tegasnya. Ia menambahkan, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah sangat memengaruhi penjualan UMKM, sebab beberapa masalah otomatis muncul, seperti terhambatnya suplai bahan baku dan distribusi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
