REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) Teten Masduki mengatakan, tidak mudah membuat kebijakan mitigasi terhadap dampak Covid-19 ke pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. Sebab, data UMKM sangat dinamis, terutama data usaha mikro dan ultra mikro.
"Hampir tidak ada data yang terkonsolidasi," ujar Teten dalam Diskusi Webinar Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Jawa Barat (Orwil Jabar) pada Selasa, (12/5). Ia menegaskan, perbaikan big data sangat penting agar pengelolaan UMKM bisa maksimal.
Apalagi, sambungnya, kini ada 18 Kementerian dan Lembaga (K/L) yang tangani UMKM, baik di tingkat daerah, kabupaten, kota, maupun pusat. Sementara datanya masih berserakan dan tidak terkonsolidasi. "Kira sekarang nggak punya data terintegrasi, jadi pengambilan keputusan nggak bisa cepat," tegas Teten.
Ia melanjutkan, sebenarnya sebelum Covid-19 menyebar di Indonesia, sudah ada kebijakan agar ke depannya one gate one policy. Namun, lanjutnya, stimulus atau kebijakan bagi UMKM terdampak Covid-19, harus segera dijalankan. Maka ia mengungkapkan, Kemenkop mencari data UMKM lewat berbagai cara.
Di antaranya dengan mendata, UMKM yang sudah terhubung dengan perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya. Dari data tersebut, kementerian mencatat, sudah 61 juta pelaku UMKM yang memanfaatkan pembiayaan dari lembaga keuangan.
"Meskipun kita curiga ada overlapping, karena satu pelaku usaha bisa ambil pembiayaan dari berbagai sumber. Jadi kita sulit memastikan berapa UMKM yang terdampak Covid-19," kata Teten.
Atas dasar itu, pada awal Maret lalu, ujarnya, kementerian membuat sistem call center, yang salah satu tujuannya mencari data dari penggiat UMKM. "Termasuk dari data pembiayaan, tapi datanya hampir sama," tuturnya.
Data yang dihimpun call center, kata dia, menunjukkan masalah utama koperasi pascaadanya Covid-19 yakni, permodalan. Persentasenya mencapai 46 persen. Masalah berikutnya yaitu penjualan turun lalu distribusi terganggu. Kemudian, masalah utama UMKM akibat Covid-19 ini adalah pemasaran. Persentasenya menembus 34 persen.
"Permasalahan lain yaitu permintaan turun dan bahan baku sulit, persentasenya 10 persen. UMKM yang paling terdampak yaitu makanan, industri kreatif, dan pertanian," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
