REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) secara virtual untuk membahas sejumlah isu. Salah satu yang disoroti dalam forum tersebut adalah sikap pemerintah dalam menangani pandemi virus Covid-19 atau Corona.
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan atau Zulhas mengkritisi kebijakan kesehatan dan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Baginya, pemerintah harus mengutamakan kebijakan kesehatan terlebih dahulu saat pandemi virus Corona ini.
"Kebijakan kesehatan harus menjadi panglima dalam penanganan pandemi Covid-19. Karena jika kita gagal menghentikan penyebaran virus dan atau merawat pasien, wabah akan membesar dan kematian niscaya meningkat," ujar Zulhas dalam Rakernas, Selasa (5/5).
Terkait anggaran kesehatan, PAN mengimbau pemerintah agar berfokus pada kesiapan pelayanan dan fasilitas kesehatan. Serta, pencegahan penyakit, penguatan tenaga medis, dan yang sangat krusial adalah penemuan dan produksi vaksin.
PAN mendorong pemerintah agar berinvestasi dalam penemuan dan produksi obat dan vaksin. Menurut Zulhas, pemerintah tak perlu meragukan kemampuan anak bangsa Indonesia di bidang iptek untuk menemukan vaksin Covid-19.
"Kami sangat merekomendasikan agar pemerintah fokus mewujudkan Pasal 2 ayat 1a dari Perpres 54/2020. Konsekuensinya belanja kesehatan perlu ditambah secara nyata dan signifikan," ujar Zulhas.
Di sisi lain, ia meminta pemerintah untuk menjaga perekonomian nasional tidak mati. Sebab akibat pandemi ini, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) telah terjadi di berbagai daerah.
PAN sendiri mengapresiasi kebijakan relaksasi kredit yang diberikan kepada sektor UMKM, pengemudi ojek daring, taksi, nelayan, dan sebagainya. Lewat kebijakan itu, debitur mendapat kelonggaran pembayaran cicilan dan atau bunga selama satu tahun.
"Sebagai Ketua Umum PAN, saya menugaskan Fraksi PAN di DPR RI segera membahas hal ini dengan mitra terkait. Melalui Komisi XI, Fraksi PAN perlu segera mencari solusi bersama OJK, BI, Himbara, Perbanas, APPI, dan pihak terkait lainnya," ujar Zulhas.
Terkait persoalan PHK yang tengah terjadi, PAN mengusulkan agar pemerintah memertimbangkan pemberian subsidi gaji atau income support. Khususnya, bagi sektor ekonomi yang sangat terpukul akibat pandemi ini.
Menurutnya, jaring pengaman dalam bentuk sokongan gaji bulanan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu, dinilai akan sangat membantu mereka.
"Kita wajib mencegah terjadinya gelombang PHK yang lebih besar ke depannya, dan PAN siap memberikan kontribusi pemikiran yang praktis dan aplikatif agar pekerja kita tetap memiliki mata pencaharian," ujar Zulhas.
Terakhir, ia mengimbau pemerintah agar tidak terburu-buru merelaksasi aturan PSBB. Setidaknya, sampai pemerintah memilki data yang komprehensif tentang dampak penyebaran Covid-19 secara nasional. "Kita wajib bersikap ekstra hati-hati karena resiko serangan gelombang kedua akan berakibat fatal bagi bangsa kita secara keseluruhan," ujar mantan Menteri Kehutanan itu.
Dalam Rakernas tersebut, turut hadir Ketua Majelis Penasihat Partai (MPP) DPP PAN Hatta Rajasa, Ketua Dewan Kehormatan DPP PAN Soetrisno Bachir, dan wakil ketua umum partai berlambang matahari itu. Serta, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno dan Ketua Steering Committee (SC) Rakernas PAN, Viva Yoga Mauladi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
