REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR E. E Mangindaan, menuturkan keinginan untuk menghidupkan kembali haluan negara model GBHN merupakan salah satu di antara beberapa rekomendasi yang dikeluarkan oleh MPR Periode 2009-2014.

Ini ia sampaikan saat memberi sambutan penutupan Workshop Pancasila, Konstitusi, dan Ketatanegaraan dengan tema 'Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN', di Kota Manado, Sulawesi Utara, Kamis (13/4)

Dalam workshop yang berlangsung selama dua hari, 12-13 April 2017, Mangindaan telah mendengar berbagai aspirasi dari peserta. Tiga puluh peserta ikut dalam acara itu yang terdiri beragam latar, dari akademisi hingga praktisi hukum dan tokoh agama dan masyarakat. "Intinya semua sepakat kita memerlukan haluan negara," ujar Mangindaan.

Menurut Mangindaan ketika haluan negara sudah disepakati dan diputuskan, tinggal bagaimana bentuk hukum dari haluan negara itu. "Perlu kita kaji," ucapnya.

Mangindaan mengatakan bisa saja minisize haluan negara itu berbentuk Ketetapan MPR. Untuk menghidupkan haluan negara, menurut Mangindaan, ada yang menyarankan dengan kembali ke UUD Tahun 1945. "Masalah UUD sebenarnya bukan masalah pada konstitusinya namun pada implementasinya," jelas Mangindaan.

Diungkapkan hasil workshop di Manado tersebut, naskah akademiknya akan dibawa ke Jakarta untuk selanjutnya dikaji dan ditabulasi masalah-masalah yang ada. "Akan saya bawa pulang ke Jakarta," ujarnya lagi.

Mangindaan mengatakan kegiatan itu dilakukan di berbagai daerah agar bisa menggali kearifan lokal sebab pelaksanaan haluan negara nanti di kabupaten dan kota. "Meski demikian kita perlu guide dari atas agar arahnya tak lari dari tujuan pembangunan," tuturnya.