REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan, keputusan akhir proses reformulasi sistem pembangunan nasional model GBHN tergantung pada keputusan politik. Selain itu, MPR akan menyerahkan hasil kajian tentang GBHN kepada fraksi-fraksi dan kelompok DPD dalam rapat gabungan pada 20 Agusutus 2016.

"Kita kemarin sudah melakukan rapat gabungan dengan pimpinan fraksi dan kelompok DPD. Salah satu keputusannya adalah Badan Pengkajian MPR akan menyampaikan kompilasi hasil-hasil kajian tentang GBHN pada rapat gabungan tanggal 20 Agustus," papar Zulkifli Hasan di depan peserta Focus Group Discussion (FGD) tentang 'Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN' di Depok, Jawa Barat, Jumat (29/8).

FGD ini merupakan kerja sama MPR dengan Universitas Pancasila. Narasumber FGD ini antara lain Yudi Latif dan Martin Hutabarat (anggota Fraksi Partai Gerindra).

Menurut Zulkifli, dari rangkaian proses kajian tentang perencanaan pembangunan nasional model GBHN, pada akhirnya tergantung pada keputusan politik. Fraksi-fraksi di MPR dan kelompok DPD, lanjut Zulkifli, dinilai sudah menyepakati bahwa amandemen terbatas hanya fokus pada perencanaan pembangunan model GBHN. 

"Yaitu GBHN yang meliputi pembangunan jangka menengah dan panjang, dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan wawasan kebangsaan," jelas dia.

Karena itu, ia meminta para politisi jangan cuma menjadi pendekar tangan kosong, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Zulkifli juga berharap para akademisi ini ikut masuk dalam partai politik. "Saya berharap teman-teman para pendekar ini yaitu para doktor, para ahli yang memiliki integritas, memiliki ilmu, dan kecerdasan ikut mewarnai kebijakan-kebijakan, kebutuhan-kebutuhan itu. Caranya ya masuk partai politik," urainya.