REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan, ideologi Pancasila kini sudah mulai ditinggalkan masyarakat, terutama oleh anak muda. Pernyataan tersebut, kata dia, berdasarkan survei yang dilakukan terhadap dua kampus di Bandung.
''Kesimpulan survei itu, Pancasila sudah lumpuh,'' kata Zulkifli, saat buka puasa bersama pengurus ICMI, di Rumah Dinas Ketua MPR, di Jakarta, Jumat (17/6).
Suvei tersebut mencakup pertanyaan, apakah Persatuan Indonesia bertambah kuat atau tidak. Ternyata yang mengatakan bertambah kuat hanya 3 persen.
Lalu, apakah sikap masyarakat yang mementingkan kepentingan bangsa dan negara semakin menguat atau melemah, hanya 3 persen yang mengatakan menguat, sisanya melemah.
Yang lebih menyedihkan adalah, sikap musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan, hanya 1 persen yang mengatakan menguat.
Selain itu, tujuan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, 90 persen lebih mengatakan tidak tercapai. ''Sehingga, Pancasila memang ada. Tapi tidak berjalan,'' ucapnya.
Menurutnya, pasar bebas atau demokrasi selama ini hanya menguntungkan elit. Karena itu diperlukan norma kuat untuk mengatur kebebasan. Karena itu dibutuhkan haluan negara yang konfrehensif.
''Terjemahan haluan negara itu juga harus berdasarkan Pancasila,'' ujarnya.
Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie, mengimbau cendekiawan agar memberi corak masa depan yang kontributif. Jangan sampai Islam terpinggirkan atau meminggirkan diri di Indonesia.
''Kita harus bersinergi. Jadi itu yang harus dijadikan pegangan. Tapi marilah belajar dari peristiwa masa lalu. Kita punya tanggungjawab menjaga sejarah, jangan sampai liar,'' tuturnya.
Ia menambahkan, bagi siapa saja yang sedang menjabat,untuk bertoleransi dengan semua orang. Hati-hati jika membuat keputusan yang bisa berdampak jangka panjang.
Kesenjangan juga menjadi masalah yang paling serius. Oleh karena itu, ia meminta ICMI untuk membantu proses mengurangi kesenjangan itu, karena sudah semakin melebar.
''Apakah itu sifatnya reformasi kebijakan atau kegiatan untuk mengatasi kesenjangan, yang melanda semua aspek kehidupan,'' jelasnya.
Kesenjangan juga disebabkan oleh kebebasan yang tidak diiringi keadilan. Ia mengungkapkan, banyak pejabat yang gajinya Rp 1 M banyak di Indonesia, tapi orang yang penghasilannya dibawah Rp 500 ribu juga lebih banyak.
