REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Delegasi MPR melakukan kunjungan kerja ke Malaysia dan Hong Kong, dalam rangka melakukan Sosialisasi 4 Pilar MPR.

Selain itu, kunjungan tersebut juga berupaya meningkatkan hubungan antarparlemen serta memantau kesejahteraan tenaga kerja Indonesia.  

 

Sosialisasi 4 Pilar MPR yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika yang dilakukan oleh anggota MPR, tidak hanya dilakukan bagi warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri, Warga negara Indonesia yang berada di luar negeri pun berhak untuk mendapatkan sosialisasi.

Sosialisasi itu telah dilakukan oleh MPR Bertempat di Kantor KBRI di Jl. Tun Razak No. 233, Kuala Lumpur. Acara sosialisasi itu diikuti oleh puluhan warga negara Indonesia yang berada di negeri jiran itu.

Selain Wakil ketua MPR Oesman Sapta, juga ikut anggota MPR lainnya seperti Abdul Kadir Karding dan Abdul Malik Haramain dari Fraksi PKB, M Idris Laena dari Fraksi Partai Golkar, Hermanto dari Fraksi PKS, Zainut Tauhid dari Fraksi PPP, Djoni Rolindrawan dari Fraksi Partai Hanura, dan Djasarmen Purba, Delis Jukarson Hehi dan Eni Sumarni yang semuanya dari anggota MPR dari Kelompok DPD.

 

Dalam kesempatan itu, Dubes Indonesia untuk Malaysia Herman Prayitno, menyinggung soal kabut asap yang sempat menyelimuti Kuala Lumpur. Kabut asap itu berasal dari kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan.

"Alhamdulillah kabut asap sudah hilang. Saya sudah capek juga ditanya-tanya, kapan kabut asap hilang, kapan kabut asap hilang," Herman.

 

Oesman Sapta juga turut berkomentar, kabut asap sudah terjadi selama bertahun-tahun dan sudah seharusnya pemerintah memberikan solusi yang nyata untuk menyelesaikannya.

"Sepuluh tahun itu sudah terjadi tapi tidak pernah ada langkah-langkah untuk menyelesaikan itu," kata Oso.

 

Sebagai negara yang dibanjiri tenaga kerja dari Indonesia, Oesman Sapta juga membahas soal TKI. Diakui bahwa hubungan kedua negara, Indonesia dan Malaysia, dari waktu ke waktu semakin membaik. Buktinya dua TKI dibebaskan dari hukuman mati karena pendekatan diplomasi Indonesia.

"Hubungan baik berkat terobosan Indonesia dalam berdiplomasi sehingga dua orang tersebut dibebaskan," ujar Oesman Sapta.

 

Warga negara Indonesia yang menjadi peserta sosialisasi itu menyambut baik acara yang digelar oleh MPR. Mereka antusias saat diberi kesempatan untuk menyampaikan sejumlah pertanyaan.

Terlihat mereka banyak bertanya tentang nasib tenaga kerja Indonesia hingga masalah kewarganegaraan. Salah seorang peserta, Usman. Ia bertanya apa pengaruh pengamalan Empat Pilar dengan nasib para TKI di luar negeri.

Di Hong Kong, pada  tanggal 19 November, delegasi MPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua MPR Oesman Sapta melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR di KJRI.

Oesman Sapta yang akrab disapa Oso tersebut mengatakan, Hong Kong merupakan satu negara yang luar biasa baginya. Sebab, negara tersebut merupakan kunjungan luar negeri pertama sebagai wakil ketua MPR.

 

Lebih lanjut Oso mengatakan, kunjungan ke Hong Kong merupakan hal yang penting sebab negara ini sebagai jembatan Indonesia ke China. Di KJRI, Oso disambut oleh Acting Konjen Hong Kong Rafael Walangitan dan masyarakat Indonesia yang mengikuti acara itu.

 

Setelah melakukan Sosialisasi 4 Pilar, delegasi MPR melakukan kunjungan ke Legislative Council (Legco) Hong Kong. Di Parlemen Hong Kong itu, Oso disambut oleh President of Legco Hong Kong, Hon Jasper Tsang.

 

Tsang berbicara mengenai fungsi dan wewenang Legco dan parlemen Indonesia. Oso menilai, Hong Kong mempunyai hubungan yang kuat dengan Indonesia.

"Saya tahu kita punya masalah dengan aksi demokrasi, saya rasa kita sudah masuk ke dalam sistem baru dengan publik. Kami ingin memastikan bahwa kita masih mempunyai koneksi yang kuat dengan kalian semua," ujarnya.

 

Tsang memaparkan, anggota Legco berjumlah 70 orang. Tujuh puluh orang dibagi menjadi 2. Tiga puluh lima orang dipilih melalui pemilihan sesuai dengan daerahnya, dari lima daerah di Hong Kong. Lalu 35 lagi sesuai dengan profesi, ada pengacara, dokter, akuntan, dan sebagainya.

Delegasi MPR juga melakukan peninjauan dua bank milik pemerintah Indonesia, BNI dan Bank Mandiri.