REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta seluruh pihak untuk pencatutan nama presiden dan wakil presiden untuk menyerahkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Diharapkan persidangan MKD dilakukan secara terbuka dan transparan.

"Setya Novanto mengatakan berkali-kali tidak mencatut nama presiden dan wakil presiden. Karena itu saya kira MKD biar bersidang secara terbuka dan transparan untuk membuktikan tuduhan-tuduhan terhadap Pak Setya Novanto," ujarnya melalui siaran resmi Sabtu (21/11).

Dalam waktu dekat MKD akan menggeklar sidang terhadap pengaduan Menteri ESDM Sudirman Said mengenai pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto dalam pertemuan dengan PT Freeport Indonesia. Dalam bukti yang diserahkan, diduga Setya Novanto mencatut nama presiden dan wakil presiden.

Menanggapi pernyataan Koalisi Merah Putih (KMP) yang akan membela Setya Novanto, Zulkifli Hasan mengatakan  sikap tersebut karena Ketua DPR  tidak melakukan tuduhan tersebut. 

"Saya kira konteksnya seperti itu,"ujarnya.

Berkaca dari maslalah pencatutan nama pimpinan negara, Zulkifli menekankan bahwa saat ini kedaulatan ada di tangan rakyat. Pemimpin mulai dari presiden, gubernur, bupati, anggota dewan dipilih secara langsung oleh rakyat untuk melayani rakyat dan jangan mengkhianati kepercayaan yang sudah diberikan.

"Jagalah kepercayaan itu. Pemegang jabatan publik seharusnya mengurusi rakyat," katanya.