Thursday, 8 Zulqaidah 1445 / 16 May 2024

Thursday, 8 Zulqaidah 1445 / 16 May 2024

MPR Nilai Program P4 Perlu Dihidupkan Kembali

Kamis 10 Sep 2015 20:51 WIB

Rep: Eko Supriyadi/ Red: Dwi Murdaningsih

Wakil Ketua MPR Mahyudin saat sosialisasi Empat Pilar MPR kerjasama MPR RI dan STIKES Yarsi di Mataram, Lombok, Kamis (10/9).

Wakil Ketua MPR Mahyudin saat sosialisasi Empat Pilar MPR kerjasama MPR RI dan STIKES Yarsi di Mataram, Lombok, Kamis (10/9).

Foto: MPR

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM --Wakil Ketua MPR Mahyudin mengungkapkan, program P4 atau Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila perlu dihidupkan kembali, terutama bagi generasi muda khususnya mahasiswa.

"Saya kira memang perlu seperti P4 yang dikelola BP7 seperti pada waktu lalu," kata Mahyudin, usai membuka sosialisasi Empat Pilar MPR kerjasama MPR RI dan STIKES Yarsi di Mataram, Lombok, Kamis (10/9).

Menurut Mahyudin, sosialisasi Empat Pilar MPR ini menjadi tugas MPR sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) khususnya tugas pemasyakaratan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Dan saya lihat ada antusiasme dari generasi muda untuk mengikuti sosialisasi seperti ini. Bahkan ada yang menginginkan sosialisasi seperti P4 pada waktu lalu," ujarnya.

Mahyudin menilai, pentingnya sosialisasi Empat Pilar ini mengingat kondisi bangsa yang mulai tergerus dengan arus individualisme, hedonisme, dan lain-lain. Oleh karenanya, semua itu hanya bisa dibentengi dengan Pancasila.

Dia menambahkan, hal yang paling utama dalam sosialisasi ini adalah penanaman ideologi Pancasila agar menjadi pedoman perilaku masyakarat sehari-hari. Dalam konteks itulah, generasi muda khususnya mahasiswa perlu mendapatkan pemahaman tentang Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Saat membuka sosialisasi Empat Pilar MPR, Mahyudin sempat menyinggung pembuatan UU saat ini dibandingkan pada masa lalu. UU sekarang banyak bermasalah. Karena, membuat UU saat ini membutuhkan dana yang besar. ''Begitu disahkan, digugat ke MK," ungkapnya.

Mahyudin mencontohkan UU Pilkada yang digugat ke MK terkait ketentuan tentang politik dinasti. MK akhirnya membatalkan politik dinasti itu dengan alasan hak asasi manusia. "Kalau pada waktu lalu, pembuatan UU perlu perenungan dan tafakur sehingga tidak mudah diajukan judisial review ke MK," tuturnya.

Sosialisasi Empat Pilar di STIKES Yarsi Mataram merupakan rangkaian kegiatan program pengenalan kampus. Sosialisasi diikuti para mahasiswa baru STIKES Yarsi. Narasumber dalam sosialisasi ini adalah Lukman Edy (Fraksi PKB) dan Bowo Sidiq Pangarso (Fraksi Partai Golkar).

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
Terpopuler