REPUBLIKA.CO.ID, PADANG ARO -- Berdasarkan survei yang dilakukan di salah satu daerah di Pulau Jawa, hanya 11 persen siswa yang mengetahui Pancasila dan maknanya. Padahal, Pancasila merupakan pilar negara. Anggota Komisi VIII DPR, M. Asli Chaidir, melakukan sosialisasi empat pilar bangsa di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat (Sumbar, baru-baru ini.
"Sosialisasi ini dilakukan karena banyak masyarakat yang tidak paham atau lupa dan terlupakan tentang Pancasila sebagai pilar negara," katanya.
Padahal, pada tahun 1990-an mempelajari Pancasila dan maknanya merupakan sebuah kewajiban, tetapi kin banyak yang tidak tahu tentang hal itu. Oleh karena itu, imbuhnya, banyak perilaku siswa saat ini yang menyimpang dan tidak pada tempatnya seperti adanya pesta bikini dan lainnya yang bersifat negatif. Menurut dia, kurangnya pengetahuan tentang Pancasila ini karena tidak masuk dalam kurikulum belajar para siswa.
"Kami berharap pihak sekolah tetap memberikan sosialisasi tentang pilar negara ini kepada siswa," katanya.
Sosialisasi empat pilar bangsa ini, katanya, sudah menjadi tanggung jawab anggota MPR dan DPR RI. Menurutnya, sosialisasi ini bukan berarti masyarakat tidak mengetahui empat pilar bangsa tersebut. Hanya saja banyak yang sudah hampir melupakannya sehingga banyak terjadi penyimpangan perilaku di tengah kehidupan sehari-hari.
Akan tetapi, sosialisasi perlu dilakukan karena terjadinya krisis multidimensi yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Dia menyebutkan faktor internal yaitu karena pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama yang sempit serta lunturnya penghargaan terhadap kemajemukan. Selain itu, terjadi ketidakadilan dalam bidang pembangunan ekonomi, sosial, politik dan hukum dipusat maupaun daerah.
Sedangkan oleh faktor eksternal yaitu akibat globalisasi yang membawa persaingan antar bangsa yang semakin tajam serta kuatnya pengaruh budaya asing dan kurangnya sarana teknologi industri dalam perumusan kebijakan negara. Empat pilar bangsa yang disosialisasikan yaitu Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD Dasar RI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara serta Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.
