REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan, rakyat harus kembali pada asas musyawarah mufakat yang menjadi nilai luhur bangsa Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Zulkifli saat memberikan ceramah kebangsaan pada acara silaturahim dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Tengah di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang hari ini, Senin (30/3).

"Pusat demokrasi di Amerika itu sangat individualitas, bebas sebebas-bebasnya. Tapi mereka saja sekarang kembali meniru rumusan Bung Karno, yaitu kebersamaan, musyawarah mufakat. Berarti pemimpin kita jauh lebih visioner," kata Zulkifli, Senin (30/3).

Zulkifli mengatakan, hal tersebut berbanding terbalik dengan keadaan di Indonesia. Saat ini, lanjutnya, nilai kebersamaan pada masyarakat sudah mulai luntur. Berbagai hal yang tidak menunjukkan nilai-nilai luhur malah terjadi di belahan Indonesia.

"Indonesia yang kaya nilai-nilai malah bisa ada tawuran antar kampung, ribut di sana sini. Ini buah dari reformasi yang negatif, yaitu roh kebangsaan yang mulai memudar. Padahal musyawarah mufakat itu indah, tidak menimbulkan luka," ujarnya.

Ia pun menyebutkan salah satu penyebab mulai lunturnya roh kebangsaan, yaitu Pancasila dan UUD 1945 yang sudah tidak dianggap penting lagi. 'Doktrin' yang sebelum reformasi gencar disosialisasikan pada masyarakat mengenai Pancasila dan UUD 1945, lanjutnya, tidak lagi diteruskan.

"Misalnya, dulu Manggala BP7 tiap provinsi ada. Jadi doktrin Pancasila UUD 1945 tentang pentingnya gotong royong harusnya terus menerus digaungkan. Itu yang harusnya kita perbaiki sesuai zaman. Tapi sayangnya mulai 1998 tidak ada lagi," kata Zulkifli.

Menurut Zulkifli, nilai-nilai luhur bangsa tidak mungkin berhenti diajarkan dan disampaikan. Nilai tersebut, lanjutnya, harus terus menerus disosialisasikan agar masyarakat tidak semakin lupa dan dapat menjadi perilaku budaya bagi seluruh rakyat Indonesia.

Politikus PAN itu mengatakan, tidak mungkin hanya MPR yang mengimplementasikan janji-janji kebangsaan yang sekarang terwujud dalam empat pilar MPR RI. Empat pilar tersebut yakni, Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Kalau dulu sifatnya doktrin, sekarang diperbaiki, disesuaikan dengan zaman. Saya usul ada satu tempat yang bahas tentang sejarah Indonesia. Dengan begitu anak-anak kita akan bangga dan tentu tidak menjadi generasi yang instan. Semua pihak harus terlibat," ujarnya.