REPUBLIKA.CO.ID, SLeMAN -- Dekan Fakultas Pertanian UGM, Jamhari mengatakan, dari 26 juta petani di Indonesia yang mengikuti sensus pertanian pada tahun 2013 hanya 30 persen yang menjadi anggota kelompok tani. Sementara banyak bantuan dan program yang dijalankan pemerintah melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
Dengan demikian banyak program yang dicanangkan pemerintah tidak dirasakan sebagian besar petani. “Selama ini bantuan lewat kelompok tani, padahal hanya 30 persen saja yang jadi anggota kelompok tani,” kata Jamhari.
Ia pun mengemukakan dari sensus tersebut, diketahui hanya empat persen dari petani yang memanfaatkan jasa koperasi untuk melaksanakan kegiatan usaha tani. Padahal dulu ada kelembagaan petani lewat KUD. Tapi saat ini KUD tidak banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya petani.
Maka itu, Jamhari mendesak agar pemerintah segera membentuk kelembagaan ekonomi baru di bidang pertanian yang melibatkan seluruh unsur petani. Di antaranya bisa melalui desain kelembagaan berskala besar dengan jejaring korporasi.
Menurutnya, masalah petani bukan hanya soal sempitnya lahan yang digarap, tapi dari sisi pendapatan, mereka yang dirasa tidak cukup. “Dari sensus itu diketahui bahwa 47 persen petani mengaku pendapatan mereka tidak cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari,” katanya.
