REPUBLIKA.CO.ID,BANTUL -- Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah membentuk kader penyuluh swadaya untuk mengatasi kekurangan tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang terdapat di instansi terkait.

"Sampai saat ini sudah ada sebanyak 204 kader penyuluh swadaya yang dibentuk di 17 kecamatan dan telah kami ikutkan pelatihan di berbagai tempat," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Bantul Pulung Haryadi di Bantul, Sabtu.

Menurut dia, diakui sumber daya manusia (SDM) penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang berada di bawah koordinasi lembaga yang jumlahnya masih terbatas, yakni tinggal sebanyak 69 orang dengan rata-rata usia di atas 50 tahun.

Ia mengatakan, kondisi itu tidaklah mencukupi untuk melakukan pendampingan pada 819 kelompok tani, 279 kelompok wanita tani, 945 kelompok ternak dan 379 kelompok perikanan, 17 LDPM (lembaga distribusi pangan masyarakat) dan 44 lumbung pangan.

"Memahami kondisi tersebut, kami berusaha mencari terobosan dengan membentuk kader penyuluh swadaya baik pertanian, perikanan dan kehutanan yng tersebar di seluruh Bantul," kata Pulung.

Menurut dia, kader penyuluh swadaya yang dibentuk tersebut dalam menjalankan tugas tidak mendapatkan upah dari pemerintah, meski begitu menurutnya sejauh ini mereka dapat diandalkan untuk membantu pemerintah.

"Oleh sebab itu kader-kader penyuluh swadaya ini perlu selalu ditingkatkan kapasitasnya, agar bisa membantu pemeritah dalam menyukseskan program kedaulatan pangan di Bantul," katanya.

Sementara itu, ia mengatakan berkaitan dengan upaya mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, pihaknya terus berupaya melakukan terobosan, di antaranya selain peningkatan kapasitas petani, juga ada intensifikasi dan diversifikasi (penganekaragaman) pangan.

"Karena kami yakini, kedaulatan pangan hanya dapat dicapai pada saat petani mempunyai posisi tawar yang baik dengan tingginya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, serta tercapainya produktivitas yang tinggi," katanya.