REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai distribusi bantuan sosial (bansos) berupa bahan pokok selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) belum maksimal. Sehingga, Kementerian Sosial diminta untuk melakukan revisi dan evaluasi.
"Pemerintah (Kementerian Sosial) bersama Dinas Sosial melakukan evaluasi dan merevisi data penerima bansos tahap pertama, sehingga diharapkan penyaluran bansos tahap kedua didasari dengan data yang lebih akurat dan berjalan dengan maksimal," kata Bamsoet, Jumat (8/5).
Tidak maksimalnya distribusi bansos ini lantaran lantaran masih banyaknya kepala keluarga yang belum terdata sebagai penerima bansos. Bamsoet menilai, pemerintah perlu membangun sistem transparansi data penerima bansos.
Hal ini dapat dilakukan dengan membuat situs resmi khusus bansos disertai informasi detail skema bansos yang dapat diakses oleh publik. "Sehingga memudahkan masyarakat mudah dalam melakukan pengawasan serta memantau langsung proses verifikasi dan validasi status mereka sebagai penerima bansos," kata dia.
Pemerintah bersama Dinas Sosial juga diminta Bamsoet untuk terus menyosialisasikan dan memublikasikan prosedur pemberian dan penyaluran bansos secara transparan dan terbuka. Mengingat, informasi mengenai siapa saja yang bisa mendapatkan dan bantuan apa yang mereka dapatkan masih minim.
"Pemerintah (Kemensos) harus dapat menjamin dan memastikan program jaring pengaman sosial termasuk bansos tetap berjalan secara transparan, akuntabel serta tepat sasaran," kata Bamsoet.
