REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR) RI, Zulkifli Hasan, mengatakan Pancasila sebagai ideologi Negara dan pandangan hidup bangsa tidak boleh berhenti menjadi sistem nilai yang bersifat filosofis semata. Namun, Pancasila harus juga diterjemahkan menjadi sistem etika dan sistem tindakan yang memberikan ukuran dan panduan yang menggerakkan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.
"Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Kemudian juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan," kata Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Oleh karena itu, kata Zulkifli, untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945, diperlukan pencerahan sekaligus pengamalan etika kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
Selama 19 tahun reformasi, saat ini dirinya mulai merasakan memudarnya nilai-nilai luhur ke-Indonesia-an bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan upaya sungguh-sungguh untuk mengingatkan kembali warga bangsa dan mendorong revitalisasi khazanah etika dan moral yang telah ada dan bersemi dalam masyarakat sehingga menjadi salah satu acuan dasar dalam kehidupan berbangsa.
"Oleh karenanya, kesadaran kita sebagai rakyat dan juga sekaligus penyelenggara Negara untuk mewujudkan cita-cita luhur bernegara dan memfokuskan permasalahan bangsa pada ranah etika pun harus terus dilakukan,'' katanya. ''Pada esensi introspeksi inilah mestinya kita awali seluruh pembicaraan tentang etika kehidupan bernegara.''
Zulkifli melanjutkan, sistem etika merupakan seperangkat nilai menyeluruh yang mencakup segala segi kehidupan yang terintegrasi. Sedangkan, sistem tindakan merupakan penjabaran dari sistem etika yang memberi panduan dan seperangkat indikator sebagai tolak ukur. Sehingga, sistem etika tersebut menjadi operasional dalam kegiatan manusia yang terstruktur dan terukur.
"Tantangan bangsa dan negara Indonesia adalah mewujudkan sistem etika menjadi sistem tindakan," katanya
