REPUBLIKA.CO.ID, BALIKPAPAN -- Wakil Ketua MPR Mahyudin mengimbau, agar masyarakat tidak lagi mengadakan demo setelah demo besar pada 4 November 2016. Sebab, substansi demo telah dipenuhi sehingga tidak ada lagi yang perlu dituntut.

''Setelah demo besar pada 4 November, secara subtansi sudah tidak perlu demo-demo lagi. Tidak usah ada demo-demo lagilah,'' kata Mahyudin kepada wartawan usai menyampaikan sosialisasi Empat Pilar MPR, di SMAN 6 Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (21/11).

Setelah aksi Bela Islam II, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI akan kembali berunjuk rasa pada 2 Desember 2016, untuk menuntut Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penistaan agama agar ditangkap dan ditahan.

Menurutnya, tuntutan para pendemo saat melakukan aksi bela Islam II sudah dipenuhi yaitu meminta Ahok untuk diproses secara hukum. ''Sekarang Ahok sudah tersangka, jadi untuk apa demo-demo lagi. Demo itu bahaya. Rawan disusupi, rawan ditungangi penumpang gelap. Nanti yang susah kita juga, rakyat juga,'' ujar dia.

Karena itu, Mahyudin menyarankan masyarakat untuk tidak melakukan unjuk rasa lagi. Lebih baik mendukung pemerintah dalam menjalankan program-program sesuai misi presiden.

Mahyudin menambahkan, dari dulu Bhinneka Tunggal Ika terus diuji oleh perbedaan dan perpecahan. Dulu ada pemberontakan DI/TII, Permesta, dan G30/S/PKI. ''Jadi kebhinnekaan itu bukan luntur tapi sedang diuji,'' jelasnya.