REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA --Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, meminta agar ibu-ibu Aisiyah menjadi pelopor dalam mengembalikan identitas bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang berdasarkan Empat Konsensus berbangsa dan bernegara.
"Ibu-ibu Aisiyah hendaknya dapat menyampaikan nilai-nilai Empat Pilar ini di lingkungannya dan di lingkungan lebih luas lagi," kata Zulkifli, di depan sekitar seribu pengurus Aisiyah dari seluruh Indonesia yang sedang melaksanakan Rapat Kerja Nasional Aisiyah dan Dialog Kebangsaan di Kampus Universitas Aisiyah (Unisa), Yogyakarta, Jumat (22/4).
Zulkifli, mengingatkan bahwa 18 tahun reformasi berjalan, Empat Konsensus Berbangsa dan Bernegara sekarang banyak ditinggalkan. Begitu pula Pancasila, menurut para pendidik dan para pengamat, juga ditinggalkan.
Dulu, lanjut dia, sosialisasi dilakukan secara masif sampai ke kabupaten, kecamatan, sekarang sudah tak ada lagi, dan sekarang sosialisasi hanya dilakukan MPR. " Sosialisasi secara masif saja belum tentu berhasil, apalagi hanya dilakukan oleh MPR," ujar Zulkifli.
Untuk itu, Zulkifli selaku telah membicarakan masalah ini kepada Presiden Joko Widodo agar sosialisai Empat Pilar ini dilaksanakan seperti dulu. Tapi metodenya disesuaikan dengan kondisi sekarang.
Ia menegaskan, bahwa bangsa Indonesia telah sepakat, seperti yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945, bahwa rakyatlah yang berdaulat, atau kedaulatan ada di tangan rakyat. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat itu telah sepakat menggunakan sistem demokrasi.
Menurutnya, demokrasi tidak boleh memakai cara-cara teroris, atau cara-cara radikal. Jadi, kalau ternyata rakyat tidak puas, boleh lapor ke DPR atau DPRD, bisa juga lapor ke bupati dan lainnya.
Kalau tak puas lagi, kata Zulkifli, nyalon jadi anggota DPR/DPRD atau mencalonkan di jadi bupati atau gubernur. Ia mengingatkan, karena rakyat yang berdaulat, maka tugas bupati, gubernur dan anggota DPR/DPRD adalah melayani rakyat.
"Kadang para pejabat itu lupa tugasnya melayani rakyat, sehingga main proyek, main reklamasi pantai," ucapnya.
