REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah ikut ambil peran dalam kegiatan sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

Harapannya dengan pemerintah ambil peran, makin banyak masyarakat yang memahami empat pilar tersebut.

“Jika pemerintah atau eksekutif turun tangan tentu sosialisasi bisa lebih masif, karena pemerintah memiliki tangan sampai ke daerah-daerah,” kata Hidayat Nur Wahid saat menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di SMK 39 Jakarta Pusat, Selasa (19/4).

Hidayat berharap, peran pemerintah dalam kegiatan sosialisasi bisa seperti zaman Orde Baru. Di mana ketika itu sosialisasi Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila (P4) dilakukan secara masif, sehingga nyaris tidak ada masyarakat yang tidak tersentuh sosialisasi.

“Namun polanya tidak mesti mengikuti zaman Orde Baru yang indoktrinatif. Caranya bisa disesuaikan dengan situasi reformasi sekarang,” terang Hidayat.

Hidayat menjelaskan, saat ini MPR menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki fungsi untuk sosialisasi empat pilar.

Menurut dia, jika hanya mengandalkan MPR untuk mensosialisasikan empat pilar, maka sulit mengharapkan hasil yang maksimal. Pasalnya, MPR memiliki keterbatasan, baik dari sisi personil maupun anggaran.

Hidayat menambahkan, terkait dengan peran pemerintah dalam kegiatan sosialisasi empat pilar ini dirinya pernah menyampaikan kepada Presiden SBY di periode 2004-2009. Dirinya juga telah menyampaikan kepada Presiden Jokowi.

“Peran pemerintah sangat diperlukan, karena kondisi kebangsaan kita saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Banyak masyarakat yang tidak memahami Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga sering simbol-simbol negara jadi bahan ejekan, seperti yang terjadi baru-baru ini,” pungkas Hidayat.