REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan mengatakan, demokrasi di Indonesia semakin hari semakin mahal. Bahkan untuk demokrasi tersebut seringkali dibutuhkan banyak sponsor. Bahkan visi misi calon kepala daerah dalam demokrasi seringkali dianggap tidak penting.
"Dari waktu ke waktu demokrasi kita semakin mahal. Meski kita bergelar doktor belum tentu menang di Pilkada. Tanpa sponsor akan sulit menang. Sekarang yang ada NPWP alias nomer piro wani piro," ujarnya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) reformulasi sistem perencanaan Pembangunan Nasonal Model GBHN di Yogyakarta, Jumat (15/4).
FGD sendiiri digelar bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Kegiatan ini menghadirkan puluhan akademi dari lima perguruaan tinggi terkemuka di DIY dan perwakilan Pemda DIY.
Diakui Zulkifli, karena demokrasi yang semakin mahal ini maka ke depan dibutuhkan adanya sebuah norma yang sangat kuat dalam pelaksanaan demokrasi itu sendiri. "Bangsa ini butuh haluan negara agar tidak semakin terjerumus ke demokrasi yang mahal," ujarnya.
Haluan negara ini menurutnya juga penting untuk menyelesaikan masalah bangsa yang semakin banyak. Menurut Zulkifli, pasca reformasi banyak hal yang memprihatinkan terjadi. Kesenjangan sosial semakin tinggi, hilangnya wawasan kebangsaan dan identitas di kalangan anak muda semakin meningkat.
Kondisi ini menurutnya menjadi keprihatinan tersendiri banyak pihak terutama MPR. Karenanya banyak pihak ingin haluan negara seperti GBHN dihidupkan kembali. Selain itu hal tersebut juga menjadi rekomendasi dari MPR periode sebelumnya.
Karenanya kata Zulkifli, pihaknya saat ini tengah memformulasi kembali GBHN secara konprehensif. Pihaknya akan mengambil program Repelita zaman Presiden Soeharto dan program pembaangunan Semesta zaman Presiden Soekarno untuk masuk daalam formulasi tersebut.
Selain itu MPR juga melakukan road show mencari masukan terkaiit formula GBHN yang komprehensif tersebut ke perguruan tinggi dan pemerintah daerah. MPR akan mencari masukan ke 50 perguruan tinggi dan menemui beberapa kepala daerah di Indonesia.
Pasca road show pihaknya akan melaksanakan rapat gabungan fralsi dan DPR untuk merumuskan formulasi tersebut. "Kita berharap tahun ini selesai," katanya.
GBHN ini kata dia, tidak akan diberlakukan untuk pemerintahan sekarang. Namun untuk pemerintahan yang akan datang. Haluan negara tersebut menurutnya, bukan hanya mengatur demokrasi semata tetapi juga haluan pendidikan, budaya dan identitas negara yang berbasis kedaulatan rakyat.
