REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ketua MPR Zulkifli Hasan, mendukung dihidupkannya kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang dihapus pada saat era reformasi.

Hal tersebut dinyatakan atas dasar kekhawatiran konsep pembangunan yang tidak seirama antara daerah dan pusat, serta selalu mengacu kepada program jangka pendek.

''Itu bagus sekali. Apa yang dibahas oleh Rakernas PDIP itu kita apresiasi itu yang dibutuhi oleh negeri ini,'' kata Zulkifli Hasan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/1).

GBHN bukan hanya menetapkan pembangunan Indonesia di bidang ekonomi hingga 25, 50 sampai 100 tahun kedepan. Tapi, bagaimana unsur kebangsaan seperti, NKRI dan otonomi daerah jadi seluruh aspek bernegara selain ekonomi 100 tahun kedepan.

''Kita apresiasi, PDIP kan pemenang pemilu tentu apa yang akan diputuskan PDIP akan sangat berpengaruh besar terhadap temen-temen partai-partai lain dan kekuatan politik lain. Kita apresiasi, tunggu hasilnya,'' ucap dia.

MPR sendiri, menurut Zulkifli, Denga senang hati akan membantu proses tersebut. Apalagi, MPR memiliki lembaga pengkajian dan badan pengkajian yang bertugas untuk mengkali UUD.