Wednesday, 22 Syawwal 1445 / 01 May 2024

Wednesday, 22 Syawwal 1445 / 01 May 2024

Ketua MPR: Indonesia tak Pantas Jadi Negara Miskin

Rabu 09 Sep 2015 08:30 WIB

Red: Bilal Ramadhan

Ketua MPR Zulkifli Hasan memberikan kuliah umum di kampus UMM.

Ketua MPR Zulkifli Hasan memberikan kuliah umum di kampus UMM.

Foto: MPR

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menegaskan Indonesia tidak pantas menjadi negara miskin ataupun tertinggal, karena negeri sangat kaya, bahkan kaya raya dengan segala sumber daya alam (SDA) yang dimilikinya, termasuk yang ada dalam perut bumi.

"Kalau negara kita ini tertinggal, apalagi miskin, sungguh tidak pantas. Kekayaan alam yang kita miliki cukup melimpah, namun kenapa pendapatan per kapita kita jauh dibawah Singapura," kata Zulkifli Hasan.

Ia mengemukakan itu, ketika memberikan wejangan tentang Wawasan Kebangsaan bagi mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di Gedung Dome kampsu setempat di Malang, Jatim, Selasa (8/9).

Lebih lanjut, Zulkifli mengatakan pendapatan (income) per kapita kita hanya 3,500 dolar AS per tahun, tetapi income per kapita Singapura sudah mencapai 55 ribu dolar AS per tahun, padahal Singapura tidak memiliki SDA seperti Indonesia.

Ia mengatakan Singapura tidak memiliki perkebunan apapun, bahkan kekayaan alam lainnya, seperti batu bara, emas atau nikel, tetapi income per kapita penduduk Indonesia sangat jauh dibandingkan Singapura, karena kualitas sumber daya manusia (SDM)-nya sangat bagus.

"Kunci dari kesejahteraan, kemajuan dan makmurnya Singapura adalah SDM itu melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. SDM yang berkualitas inilah yang nanti bisa membuat kejayaan bangsa Indonesai," ujarnya.

Ia mengemukakan mahasiswa adalah calon pemimpin bangsa, sehingga perlu adanya pembentukan karakter yang kokoh selama masa perkuliahan. Pada saat mahasiswa lulus, mereka sudah siap terjun di lingkungan masyarakat, termasuk bersaing di era global seperti sekarang ini.

Pada kesempatan itu Zulkifli juga menyindir kinerja para pemimpin di Tanah Air, sebab para pemimpin tidak sesuai dengan amanat UUD dan Pancasila. Ia mencontohkan bupati, wali kota atau gubernur yang sudah terkooptasi dengan para pemilik modal.

"Sistem negara kita yang seperti ini apa sudah sesuai Undang-Undang dan Pancasila. Seharusnya para pemimpin ini berbalas budi kepada masyarakat yang telah memilihnya, bukan kepada pemilik modal," tegasnya.

 

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
Terpopuler