Sunday, 12 Sya'ban 1441 / 05 April 2020

Sunday, 12 Sya'ban 1441 / 05 April 2020

INDEX BERITA

Lima Instansi Berstatus Non-WTP, Jokowi Minta Ada Terobosan

Wednesday, 29 May 2019 15:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kementerian dan lembaga (K/L) melakukan perbaikan dan terobosan dalam menyusun laporan keuangannya. Pernyataan Jokowi ini menyusul masih ada empat K/L yang...

Wali Kota Bandung: Pengelolaan Aset Daerah Sulit Karena Banyak Peninggalan Belanda

Tuesday, 07 Jun 2016 17:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengakui permasalahan aset menjadi faktor terbesar Pemkot Bandung tak menadapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini disebutnya sudah diprediksinya sesuai...

Aset Daerah Bermasalah, Kota Bandung Mendapat Opini WDP

Tuesday, 07 Jun 2016 17:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jabar menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2015 kepada 12 kota dan kabupaten di...

Laporan Keuangan DKI Dapat Opini WDP

Wednesday, 01 Jun 2016 22:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini atau penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun...

70,93 Persen Laporan Keuangan Kementerian Tergolong Baik

Tuesday, 06 Oct 2015 06:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekitar 70,93 persen Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal  ini disampaikan Ketua BPK Harry Azhar Aziz sebelum menyerahkan Ikhtisar Hasil...

Waduh, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Kembali 'Merah'

Tuesday, 06 Oct 2015 06:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2014 wajar dengan pengecualian (WDP). Hal ini disampaikan Ketua BPK Harry Azhar Aziz sebelum menyerahkan Ikhtisar...

Penundaan Pilkada Serentak Bukan Solusi

Wednesday, 15 Jul 2015 23:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR RI Miryam S Hiryani mengatakan penundaan pemilihan kepala daerah serentak bukanlah solusi yang produktif terkait dengan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai...

Dapat WDP, Ahok: Bukannya Saya Protes, tapi BPK Harus Transparan

Monday, 13 Jul 2015 17:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar lebih transparan mengenai prosedural audit anggaran di lingkup pemerintahan daerah (pemda)."Bukannya saya ingin...

Lembaga Ini Sebut Ahok Harus Belajar Arti Opini BPK

Saturday, 11 Jul 2015 15:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia menilai sikap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok menyerang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dikarenakan ia...

Dapat Nilai 'Kurang' Dua Kali, Ahok Pertanyakan Standar BPK

Tuesday, 07 Jul 2015 12:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...

Opini BPK Lebih Bagus Zaman Foke, Ahok: Dia Tetap Kalah

Tuesday, 07 Jul 2015 12:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...

Ahok Tak Puas Dengan Laporan Hasil BPK

Monday, 06 Jul 2015 23:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak puas dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)...

Raih WDP, Bupati Purbalingga Minta Pengelolaan Aset Diperbaiki

Saturday, 20 Jun 2015 01:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap kinerja keuangan yang bersumber dari APBD 2014 di Pemkab Purbalingga. Bupati Sukento Ridho Marhaendrianto...

Tiga Tahun Terus WDP, KPU Keluhkan Kurang Pegawai

Wednesday, 03 Jun 2015 23:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluhkan kurangnya pegawai menjadi salah satu penyebab KPU kembali menerima predikat wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK. Pasalnya, laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas...

BPK Juga Nilai Program Kampung Deret Tak Optimal

Friday, 20 Jun 2014 16:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Pemprov DKI Tahun Anggaran (TA) 2013, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan program penataan Kampung Deret melalui perbaikan...

Peringkat DKI Jakarta dari BPK Menurun

Friday, 20 Jun 2014 16:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyelesaikan pemeriksaan laporan keuangan Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013. BPK memberikan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).Predikat ini menurun dibandingkan dua...

Ahok: Temuan BPK, Bukan Rapot Merah DKI Jakarta

Friday, 20 Jun 2014 15:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang ditemui usai Rapat Paripurna dengan DPRD DKI Jakarta menanggapi positif temuan BPK yang menemukan indikasi kerugian...

Ini Perincian Kerugian DKI Jakarta Versi BPK

Friday, 20 Jun 2014 15:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota V BPK RI Agung Firman Sampurna mengatakan BPK menemukan indikasi kerugian keuangan Pemprov DKI senilai Rp 85,36 miliar. Ia pun mengatakan dari sejumlah temuan pemeriksaan,...

Laporan Keuangan DKI Dinilai Wajar dengan Pengecualian

Thursday, 29 Jul 2010 05:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini "wajar dengan pengecualian" terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2009. "Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah DKI...