Sunday, 11 Rabiul Akhir 1441 / 08 December 2019

Sunday, 11 Rabiul Akhir 1441 / 08 December 2019

INDEX BERITA

JK Minta MPR Serap Aspirasi Publik Soal Amendemen UUD 1945

Thursday, 17 Oct 2019 11:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta MPR membuka dan menyerap aspirasi publik terhadap rencana amendemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Khususnya, terkait wacana pengembalian Garis Besar Haluan Negara...

Demokrat Belum Mau Bersikap Soal Amendemen UUD 1945

Thursday, 17 Oct 2019 09:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat belum menegaskan sikapnya terkait amandemen UUD 1945 lantaran adanya pro dan kontra yang muncul. Demokrat menyatakan akan mengikuti terlebih dahulu dinamika, perkembangan, dan kajian.Wakil...

Politikus PKS: Zalim Jika Masa Jabatan Presiden Ditambah

Wednesday, 16 Oct 2019 16:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menegaskan apa pun bentuk amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terbatas atau menyeluruh pada hakikatnya negara harus memiliki haluan. Hanya...

Bamsoet Pastikan Amendemen UUD 1945 tak Bahas Sistem Pilpres

Wednesday, 16 Oct 2019 16:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan bahwa, pemilihan presiden tidak akan dibahas dalam rencana amendemen terbatas UUD Negara Republik Indonesia 1945. Hal itu sebagaimana direkomendasikan...

MPR Klaim Jokowi Respons Positif Soal Wacana GBHN

Wednesday, 16 Oct 2019 14:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mengklaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan respons positif terkait penerapan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam wacana amandemen UUD...

Amendemen UUD 1945 Diprediksi Jadi Isu Krusial

Wednesday, 16 Oct 2019 12:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe Inisiatif), Veri Junaidi, mengatakan amendemen atas UUD 1945 dalam hal mengembalikan fungsi Garis-garis Besar Halauan Negara (GBHN) diperkirakan akan menjadi isu...

Urgensikah Amendemen UUD 1945 Dilakukan Saat Ini?

Wednesday, 16 Oct 2019 12:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merencanakan mengamendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Saat ditanya mengenai ugensi amendemen tersebut dilakukan, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengungkapkan yang paling mengetahui...

Pengamat: PDIP akan Jadi Rujukan Soal Amendemen UUD

Wednesday, 16 Oct 2019 00:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Usep S Ahyar menyebut, PDIP akan menjadi rujukan oleh partai politik lain dalam rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Meski demikian, partai yang dipimpin...

Amendemen UUD 1945, PKB untuk Sementara Fokus ke GBHN

Tuesday, 15 Oct 2019 13:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid menyatakan, saat ini fokus terhadap amendemen UUD 1945 terfokus pada penerapan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN)....

Bamsoet Pastikan Amendemen UUD 1945 tak Jadi Bola Liar

Tuesday, 15 Oct 2019 11:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menanggapi adanya rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 secara menyeluruh. Bamsoet menegaskan kesepuluh pimpinan MPR akan berhati-hati dalam mengakomodasi seluruh aspirasi...

Zulhas Sebut Amandemen UUD 45 Menyeluruh Itu Sulit

Monday, 14 Oct 2019 13:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Parti Gerindra, Prabowo Subianto mengaku sepakat dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat menyeluruh. Namun, Wakil Ketua...

Belum Sepakatnya Fraksi di MPR Soal Batasan Amendemen UUD

Thursday, 10 Oct 2019 20:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Arif Satrio Nugroho, Nawir Arsyad Akbar Fraksi-fraksi di MPR RI belum bersepakat soal wacana amandemen UUD 1945 yang menjadi rekomendasi MPR pada periode sebelumnya. Tiap fraksi masih memiliki...

Pimpinan MPR Temui Megawati Minta Masukan Amendemen UUD

Thursday, 10 Oct 2019 19:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sore ini menemui Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri. Tujuan pertemuan itu untuk menyerahkan secara langsung undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden...

PDIP akan Tetap Perjuangkan Amandemen Terbatas UUD 1945

Wednesday, 09 Oct 2019 20:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PDIP MPR RI Ahmad Basarah mengatakan fraksinya mendukung amendemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan haluan negara melalui Ketetapan MPR RI. Ketua MPR Bambang Soesatyo...

Bamsoet Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi Amandemen UUD 1945

Wednesday, 09 Oct 2019 19:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan MPR RI periode 2019-2024 akan menindaklanjuti rekomendasi MPR 2014-2019 terkait amendemen terbatas UUD 1945. Menurut dia, MPR RI tidak grusa...

PKB Setuju UUD 1945 Diamendemen Secara Terbatas

Tuesday, 08 Oct 2019 14:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai, amendemen terbatas UUD 1945 penting dilakukan. Hal itu berdasarkan kajian yang mendalam oleh Badan Pengkajian MPR. "Nah kebutuhan kepada GBHN itu kemarin...

Ada Udang di Balik Gedung Kura-Kura

Tuesday, 20 Aug 2019 11:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Andri Saubani* Sebagai partai pemenang pemilu, PDI Perjuangan (PDIP) kini memiliki peran sentral dalam menentukan konstelasi politik tingkat elite, khususnya di parlemen. Dua pucuk pimpinan parlemen yakni DPR...

Hasto Tegaskan Jokowi dan PDIP Sejalan Terkait GBHN

Saturday, 17 Aug 2019 18:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan PDIP sejalan terkait wacana menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Hal...

Prabowo: Perjuangan Gerindra Kembali ke UUD 1945 yang Asli

Saturday, 17 Aug 2019 14:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan partainya menginginkan agar Indonesia kembali kepada UUD 1945 yang asli. Namun, dimungkinkan adanya perbaikan jika ditemukan kekurangan dalam...

Pengamat Nilai Jokowi Tepat Tolak Pilpres Lewat MPR

Friday, 16 Aug 2019 19:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif), Veri Junaidi, menilai, sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan menolak pilpres melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sudah tepat....

Pandangan Fraksi-Fraksi di DPR Atas Upaya Amandemen UUD 1945

Thursday, 15 Aug 2019 20:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi - fraksi partai politik di Parlemen menyatakan perlunya kajian mendalam soal amandemen UUD 1945. Isu penerapan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan peletakan fungsi...

Demokrat Setujui Wacana Dihidupkannya Kembali GBHN

Thursday, 15 Aug 2019 20:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyampaikan partainya menyetujui penggunaan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan oleh Majelis Permusyarakatan Rakyat (MPR). Partai Demokrat...

PKS Menentang Wacana Pilpres Dikembalikan ke MPR

Thursday, 15 Aug 2019 16:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Politik dan Hukum DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf menyatakan, PKS mendukung pengembalian kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) lewat amandemen terbatas...

Andre: Gerindra Dukung GBHN Dihidupkan Kembali

Thursday, 15 Aug 2019 15:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade mendukung rencana pengembalian fungsi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) oleh Majelis Permusyarakatan Rakyat (MPR) lewat amandemen terbatas UUD 1945....

Fadli Beri Sinyal Dukung Amendemen UUD '45 Juga Soal Pilpres

Thursday, 15 Aug 2019 15:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra Fadli Zon menilai, wacana amendemen terbatas harus dilakukan secara mendalam. Salah satu isu yang perlu diperhatikan adalah soal pemilihan...

GBHN Dihidupkan Lagi, Presiden Dinilai Bisa Jadi Jongos MPR

Thursday, 15 Aug 2019 14:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Demokrat Benny Kabur Harman menyampaikan partainya hati-hati dalam menentukan sikap soal wacana diberlakukannya lagi Garis-Garis Beras Haluan Negara (GBHN). Demokrat khawatir realisasi pengembalian...

Bvitri: Amandemen UUD 1945 Jadi Bargain Siapa Pimpin MPR

Wednesday, 14 Aug 2019 19:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli hukum tata negara, Bvitri Susanti, menilai wacana amandemen Garis-garis Besar Halauan Negara (GBHN) kental dengan unsur campur tangan elite politik. Amandemen GBHN pun dicurigai tidak...

Nasdem Ingin Ada Kajian Sebelum Amendemen UUD 1945

Wednesday, 14 Aug 2019 18:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Nasdem mengaku akan melihat terlebih dahulu pengkajian terkait rencana mengamendemen secara terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Termasuk di dalamnya, yang ingin menghidupkan kembali Garis-garis Besar...

PDIP Sebut GBHN akan Jadi Warisan Jokowi

Wednesday, 14 Aug 2019 16:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi pihak yang paling serius dalam menghidupkan kembali konsepsi negara lewat Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Partai berlambang banteng itu pun...

Kode Inisiatif Curigai Wacana Dihidupkannya Kembali GBHN

Wednesday, 14 Aug 2019 16:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif), Veri Junaidi, mengatakan, publik sebaiknya waspada dengan isu-isu lain yang mengiringi wacana menghidupkan kembali Garis-garis Besar Halauan Negara (GBHN)....

GBHN Dihidupkan Lagi, Tjahjo: Presiden Tetap Dipilih Rakyat

Wednesday, 14 Aug 2019 04:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan bahwa presiden dan wakil presiden tetap dipilih oleh rakyat. Pernyataan Tjahjo ini menanggapi wacana amandemen terbatas Undang-undang Dasar 1945 dan...

PDIP Fokus Menghidupkan Kembali GBHN

Tuesday, 13 Aug 2019 21:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merekomendasikan amandemen terbatas UUD 1945 untuk menetapkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara. Dengan demikian, MPR memiliki kewenangan menetapkan...

Amendemen UUD '45 dan Potensi Presiden Dikendalikan Partai

Tuesday, 13 Aug 2019 16:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Arif Satrio Nugroho, Fauziah Mursid, Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tengah mewacanakan amandemen terbatas terhadap UUD 1945. Topik yang didorong dalam amendemen UUD 1945 adalah pengembalian fungsi Garis...

PDIP: Amandemen Terbatas UUD 1945 Bukan Semata Usulan Kami

Tuesday, 13 Aug 2019 15:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDIP membantah kabar yang menyebut, bahwa usulan amandemen terbatas UUD 1945 terkait penerapan kembali GBHN dan penguatan fungsi MPR. Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDIP...

HNW Tes Hafalan UUD 45 di SDIT Ar Rahman

Monday, 05 Nov 2018 13:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di hadapan guru, murid, dan wali murid SDIT Ar Rahman, Petukangan Utara, Jakarta, Sabtu (3/11) lalu, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid (HNW)...

Oso Tegaskan Pancasila dan UUD 45 Sudah Final

Monday, 22 May 2017 13:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dihadapan civitas akademica Universitas Kristen Satya Waca (UKSW) Salatiga Jawa Tengah, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (Oso) menyatakan bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia...

MPR Bahas Perundangan Ekonomi yang Langgar UUD 45

Wednesday, 19 Apr 2017 17:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Lembaga Pengkajian MPR RI, menggelar Rapat Pleno ke-14 dengan bahasan utama soal ‘Peraturan Perundangan yang Tidak Sesuai dengan Pasal-Pasal Dalam Bidang Ekonomi Menurut UUD NRI Tahun 1945’,...

Kesadaran Berkonstitusi untuk Membangun Bangsa

Tuesday, 18 Aug 2015 17:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Ketua MPR Zulkifli Hasan berharap, di hari Konstitusi ini, Selasa (18/8) semangat Hari Konstitusi ada dalam setiap langkah rakyat Indonesia untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Ia...

Sistem Ketatanegaraan Indonesia Melenceng Dari UUD 1945

Tuesday, 18 Aug 2015 13:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konstitusi yang seharusnya menjadi pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dinilai telah menyimpang dari UUD. Padahal, UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum tertinggi yang menjamin kedaulatan...

Badan Pengkajian MPR Kaji Nilai Penting UUD 45

Monday, 09 Mar 2015 17:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Permusyawaratan Rakyat baru-baru ini membentuk Badan Pengkajian MPR yang bertugas untuk mengkaji hal-hal penting yang akan diputuskan MPR. Di awal masa tugasnya, Ketua Badan Pengkajian Bambang...