Monday, 21 Rabiul Awwal 1441 / 18 November 2019

Monday, 21 Rabiul Awwal 1441 / 18 November 2019

INDEX BERITA

Wacana Amandemen UUD 1945: Mulai Dibukanya Kotak Pandora

Wednesday, 13 Nov 2019 21:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrianto Adi Saputro, Arif Satrio Nugroho

Pimpinan MPR menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan sejumlah petinggi Partai Nasdem lainnya di kantor DPP...

Wakil Ketua MPR Sarankan Amendemen Dengarkan Masukan Publik

Friday, 18 Oct 2019 00:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengingatkan agar amendemen UUD 1945 tidak dilakukan terburu-buru. Perlu dilakukan kajian mendalam, dengan mendengarkan pihak yang setuju maupun menolak amendemen.Politikus asal...

MPR akan Minta Pendapat Prabowo dan SBY soal Amandemen UUD

Friday, 11 Oct 2019 18:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan bersilaturahim ke Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Jumat (11/10) petang nanti. Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, silaturahmi salah satunya berkaitan meminta masukan...

Amandemen UUD 1945 Masih Dikaji

Tuesday, 08 Oct 2019 21:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-- Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, memberikan tanggapan atas usulan Fraksi Nasdem soal amandemen UUD 1945 secara menyeluruh. Menurut Masinton, perihal revisi itu masih dikaji oleh MPR.   "Belum...

Bagir Manan Ajak Semua Pihak Jalankan Pasal 33 dengan Benar

Monday, 19 Aug 2019 01:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Universitas Padjajaran Bagir Manan mengajak semua pihak untuk melaksanakan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dengan benar dan tepat. Pasal 33 UUD 1945 mengatur...

Benarkah Presiden akan Dipilih MPR? Ini Kata Zulkifli

Monday, 19 Aug 2019 00:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyebut wacana amandemen terbatas UUD 1945 tidak menyentuh mekanisme pemilihan presiden secara langsung. Ia memastikan, wacana amandemen itu hanya untuk penerapan...

Ketua MPR: Pemilu Serentak 2019 Sisakan Masalah Polarisasi

Sunday, 18 Aug 2019 14:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyebutkan Pemilu serentak 2019 masih menyisakan sejumlah masalah. Masalah tersebut di antaranya polarisasi di dalam masyarakat yang dapat menimbulkan...

JK: Konstitusi untuk Dilaksanakan, Bukan Diseminarkan

Sunday, 18 Aug 2019 13:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan para pendiri bangsa merumuskan UUD 1945 sebagai konstitusi dan Pancasila sebagai dasar negara untuk dilaksanakan, bukan untuk diseminarkan. JK pun menyinggung...

Din Syamsuddin: Sistem Politik Kini Jauh Panggang dari Api

Friday, 16 Aug 2019 20:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menyambut peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-74, Centre for Dialogue and Cooperation and Among Civitasion (CDCC) mengadakan sarasehan nasional sekaligus muhasabah di kantor pusat CDCC, Jakarta...

Mardani: Amandemen Terbatas Seperti Membuka Kotak Pandora

Thursday, 15 Aug 2019 08:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera menilai, wacana amandemen terbatas UUD 1945 yang tengah bergulir harus benar-benar diperhatikan urgensinya. Ia menyebut amandemen terbatas seolah kotak...

MPR Soroti GBHN dan Penguatan Lembaga di Amendemen UUD 1945

Monday, 29 Jul 2019 18:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- MPR RI tengah mewacanakan amandemen terbatas pada UUD 1945. Topik yang didorong dalam amendemen UUD 1945 adalah pengembalian fungsi Garis Besar Haluan Negara (GBHN). "Menurut pandangan...

Ini Syarat Penting Perubahan UUD NRI

Monday, 29 Jul 2019 13:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Ketua BP MPR Hendrawan Supratikno mengatakan ada faktor yang sangat penting agar pelaksanaan perubahan UUD NRI berjalan sukses sukses. Salah satunya adalah dengan komposisi Pimpinan serta...

Perubahan UUD NRI Harus Menunggu Momen Tepat

Monday, 29 Jul 2019 13:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA --  Perubahan UUD NRI tahun 1945 harus menunggu momen yang tepat. UUD 1945 yang memiliki posisi yang sangat penting dengan muatan dalam konstitusi yang senantiasa berkembang seiring...

Rapat Pimpinan MPR Keluarkan Rekomendasi Amendemen UUD 1945

Thursday, 25 Jul 2019 06:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan MPR menggelar Rapat Gabungan di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu, (24/7). Rapat itu menghasilkan rekomendasi yang salah satunya...

'Empat Pilar Kembalikan Arah Reformasi'

Thursday, 04 Apr 2019 16:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana mengangkat gagasan mengenai empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan sebuah kesadaran dan keprihatinanreformasi bangsa Indonesia selama 15 tahun yang tidak sesuai dengan harapan rakyat.  "Bahkan...

'Empat Pilar Landasan Kehidupan Bernegara'

Sunday, 31 Mar 2019 21:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banyak di kalangan masyarakat Indonesia yang saat ini sudah melupakan jati diri bangsa. Oleh karena itu masyarakat diajak untuk kembali memahami landasan ideologi, konstitusi, komitmen kebangsaan...

Kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kembali Digelar di Jakarta

Monday, 10 Dec 2018 15:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sosialisasi 4 Pilar kembali digelar di Jakarta Selatan, tepatnya di Restoran Sadap Jalan Raya Pasar Minggu. Kegiatan itu dihadiri puluhan peserta dari RT, RW  pemuda, dan...

Masyarakat Diajak Kembali Pahami Ideologi Bangsa

Monday, 26 Nov 2018 14:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Saat ini banyak di kalangan masyarakat yang sudah melupakan jati diri bangsa. Oleh karena itu masyarakat diajak untuk kembali memahami landasan ideologi, konstitusi, komitmen kebangsaan serta...

Masyarakat Diharapkan Pahami dan Implementasikan Empat Pilar

Monday, 05 Nov 2018 14:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PAN MPR RI yang juga anggota Komisi 1 DPR RI, Alimin Abdullah menggelar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Jakarta Selatan, Ahad (4/11)....

'Empat Pilar Mengandung Nilai-Nilai Penting'

Saturday, 06 Oct 2018 19:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengandung nilai-nilai yang penting. Oleh karena itu, masyarakat harus memahami...

Pengamat Ini Jelaskan Aturan Soal Kebebasan Berpendapat

Sunday, 16 Sep 2018 02:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Agus Riwanto mengatakan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat tidak boleh memicu konflik. Pernyataan tersebut terkait aksi jalan sehat...

TGB: Pancasila dan UUD 1945 Bernafaskan Islam

Thursday, 12 Jul 2018 06:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi mengatakan Pancasila dan UUD 1945 senafas dengan tuntutan Islam. Salah...

Ketua DPR: Amendemen UUD 1945 tidak Bisa Dilakukan Saat Ini

Thursday, 01 Feb 2018 18:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, amendemen UUD 1945 tidak dapat dilakukan saat ini karena merupakan tahun politik yang sibuk. Jika dipaksakan, dikhawatirkan hal tersebut akan...

HNW: Konstitusi Kita Bukan UUD 1945 Tetapi UUD NRI 1945

Friday, 24 Nov 2017 12:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di hadapan puluhan anggota Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (JPRMI), saat Sosialisasi Empat Pilar, di SMKN 57 Jakarta, Jakarta, Jumat (24/11), Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan...

Pemerintah: UU ITE tidak Bertentangan dengan UUD 1945

Friday, 03 Nov 2017 00:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU Informasi dan Transaksi...

Sesjen MPR: Pasal 33 UUD 45 Belum Dilaksanakan Maksimal

Thursday, 13 Jul 2017 07:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengungkapkan kesenjangan dan ketimpangan ekonomi masih sangat terasa di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari belum maksimalnya penerapan Undang Undang...

Awali 2017, Begini Harapan Kiai Banten untuk Pemerintah

Monday, 02 Jan 2017 20:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Cidahu, Cadasari, Pandeglang, Banten, KH Murtadlo Dimyati, menyampaikan harapan besar kepada pemerintah agar bisa memperkuat keutuhan NKRI sepanjang 2017. Tak hanya itu, pemerintah...

MPR awaits official proposal for amendment of the Constitution

Tuesday, 27 Dec 2016 17:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANTEN – The Vice Chairman of People's Consultative Assembly, Hidayat Nur Wahid, said that the amendment of the Constitution by restoring the Guidelines was still possible. The space...

Tiga Program Pemantapan Pancasila Menurut Ahmad Dhani

Tuesday, 27 Dec 2016 12:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Musisi Ahmad Dhani mengatakan, jika saat ini Pancasila perlu dimantapkan, maka dirinya memiliki ide untuk itu. "Saya mau sumbang ide untuk program pemantapan Pancasila," kata Ahmad...

Jejak Sukarno di Balik Hilangnya Tujuh Kata Piagam Jakarta

Monday, 10 Oct 2016 06:00 WIB

Oleh M Akbar Wijaya/ wartawan Republika REPUBLIKA.CO.ID, Sukarno kerap  dituding sebagai salah satu tokoh sentral di balik hilangnya tujuh kata Piagam Jakarta. Bagaimana sesungguhnya peran Sukarno dalam sejarah yang dianggap...

Usul tentang Presiden Harus Orang Indonesia Asli Bersifat Ahistoris

Sunday, 09 Oct 2016 22:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI Achmad Basarah menilai ahistoris usul Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tentang amandemen UUD 1945 Pasal 6 ayat (1) agar syarat calon...

Mahfud MD: Indonesia Masih Perlu Haluan Negara

Saturday, 08 Oct 2016 22:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan Indonesia masih memerlukan haluan negara karena akhir-akhir ini banyak yang menilai jalannya pemerintahan Indonesia salah arah, sudah tidak sesuai...

DPD Ingin Adanya Penguatan

Sunday, 02 Oct 2016 21:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI GK Ratu Hemas inginkan adanya amandemen kelima UUD 1945. Hemas menjelaskan ada beberapa pasal yang menurut DPD harus dilakukan...

Pemerintah Disarankan Bentuk BPUPKI

Saturday, 01 Oct 2016 13:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Melihat perkembangan situasi dan kondisi saat ini, Pandji R Hadinoto selaku ketua Dewan Harian Daerah (DHD) Badan Penerus Pembudayaan Kejuangan 45 Jakarta merekomendasi berdirinya Badan Permusyawaratan...

HNW: Kekurangan dalam UUD 1945 Bisa Diperbaiki

Saturday, 03 Sep 2016 09:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan sangat memungkinkan bila ada keinginan untuk kembali ke UUD Tahun 1945. Meski demikian, keinginan itu harus melalui proses amandemen...

Ketua MPR: UUD 1945 adalah Buku Suci Bangsa Indonesia

Thursday, 18 Aug 2016 19:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sehari setelah perayaan 71 tahun HUT Kemerdekaan Indonesia, atau Kamis (18/8) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menggelar Peringatan Hari Konstitusi. Peringatan Hari Konstitusi tahun 2016, itu...

UUD 1945 Akomodasi Hak Asasi Manusia

Friday, 29 Apr 2016 17:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Para founding father bangsa Indonesia telah memberi perhatian serius terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Dimyati Natakusumah, hal itu...

Pengamat: Perubahan Terbatas UUD Buat Ruang Transaksi Politik

Tuesday, 12 Jan 2016 22:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas (Unand), Feri Amsari menilai, usulan PDIP ihwal adanya amandemen atau perubahan terbatas UUD 1945, membuka ruang baru untuk transaksi...

NU Dukung Amendemen UUD 1945

Saturday, 09 Jan 2016 13:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,NU Dukung Amendemen UUD 1945 AGUS RAHARJO JAKARTA--Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung rencana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk mengusulkan amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua...

LBH: KPK Perlu Dipertimbangkan Masuk dalam UUD 45

Thursday, 03 Sep 2015 14:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Direktur Lembaga Bantuan Hukum Medan, Surya Adinata mengatakan, kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, perlu dipertimbangkan secara arif dan bijaksana...