Sunday, 18 Rabiul Akhir 1441 / 15 December 2019

Sunday, 18 Rabiul Akhir 1441 / 15 December 2019

INDEX BERITA

Pengujian UU Pilpres

Wednesday, 21 Jan 2015 20:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (tengah) memimpin sidang pembacaan sejumlah putusan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (21/1).   MK melalui amar putusan menolak secara keseluruhan pengujian Pasal...

Pilpres Satu Putaran

Friday, 04 Jul 2014 16:00 WIB

JAKARTA -- Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014 hanya akan berlangsung dalam satu putaran. Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (3/7) mengabulkan permohonan gugatan uji materi Pasal 159 ayat 1 Undang-Undang...

Pilpres Satu Putaran, Tim Jokowi-JK tak Ubah Strategi Kampanye

Thursday, 03 Jul 2014 16:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Anggota tim sukses Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Maruarar Sirait mengajak seluruh pihak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait pilpres satu putaran. "Kita hormati, tentu kalau ada pembahasan persepsi...

Pilpres Satu Putaran, Pemerintah Hormati Putusan MK

Thursday, 03 Jul 2014 16:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penyelenggaraan pilpres. "Saya sudah terima putusan Mahkamah Konstitusi. Ya kita patuhi keputusan MK seperti itu," kata Menko Polhukam Djoko Suyanto...

MK Putuskan Pilpres Satu Putaran

Thursday, 03 Jul 2014 12:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi pasal 159 ayat 1 UU No 42/2008 tentang Pilpres. Diputuskan, MK mengabulkan seluruhnya permohonan yang diajukan Forum Pengacara Konstitusi. "Mengadili,...

Lusa, MK Keluarkan Putusan Soal UU Pilpres

Tuesday, 01 Jul 2014 16:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) akan memberikan putusan terkait uji pasal 159 ayat 1 UU Pilpres Nomor 42/2008, Kamis, (3/7). Ini menindaklanjuti permintaan tiga pemohon terhadap pasal tersebut. "Ada...

Warga Merasa Dirugikan dengan Berlakunya UU Pilpres

Wednesday, 18 Jun 2014 12:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jelang Pemilihan Presiden pada 9 Juli mendatang Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar dua sidang lanjutan pengujian Undang-undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil...

Kubu Jokowi-JK Ingin KPU Konsultasi ke MK

Tuesday, 17 Jun 2014 17:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengonsultasikan aturan penentuan presiden dan wapres terpilih ke Mahkamah Konstitusi. Yaitu, sebelum mengeluarkan keputusan sendiri...

Soal Pilpres Dua Putaran, KPU Tunggu Timses Jokowi-JK

Tuesday, 17 Jun 2014 15:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunggu tanggapan tertulis dari timses Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) terkait ketentuan syarat sebaran perolehan suara yang memungkinkan pilpres berlangsung dua...

Sidang Gugatan UU Pilpres Dimulai Pekan Depan

Saturday, 14 Jun 2014 07:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva mengatakan Senin depan (16/6), pihaknya akan menyidangkan permohonan gugatan terhadap Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden...

Perludem Ajukan UU Pilpres ke MK

Friday, 13 Jun 2014 13:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan permohonan judicial review pasal 159 ayat 1 UU No 42/2008 kepada Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (13/6). Pasal tersebut memuat...

KPU Tak Jadi Konsultasi ke MK

Friday, 13 Jun 2014 13:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk menetapkan mekanisme penentuan presiden dan wapres 2014 terpilih melalui peraturan. Artinya, tidak akan meminta penafsiran ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait...

Mendagri Sarankan KPU Minta Fatwa MK

Friday, 13 Jun 2014 12:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mendagri Gamawan Fauzi menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meminta fatwa ke Mahkamah Konstitusi. Saran itu terkait ketentuan syarat pemenang pemilu seperti tertuang dalam UU Nomor...

MK Persilakan KPU Konsultasi Soal UU Pilpres

Thursday, 12 Jun 2014 18:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) Janedjri M Gaffar mempersilakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) jika ingin berkonsultasi dengan MK menyangkut Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden...

KPU Siapkan 2 Alternatif Terkait Penentuan Presiden dan Wapres Terpilih

Wednesday, 11 Jun 2014 22:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengundang pakar politik, ahli hukum dan penggiat pemilu untuk membahas aturan penentuan presiden dan wakil presiden 2014. Pembahasan melalui diskusi kelompok terfokus itu...

UU Pilpres Multitafsir, KPU Baru Undang Tim Ahli

Wednesday, 11 Jun 2014 15:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengundang akademisi dan ahli politik, tata negara, dan pakar konstitusi untuk membahas UU Pemilu Presiden nomor 42 tahun 2008. KPU membahas apakah sebaran...

Jenderal Moeldoko Desak Perppu Pilpres Segera Dibuat

Friday, 23 May 2014 23:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA-- Panglima TNI Jenderal Moeldoko  mendesak pemerintah segera membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilu Presiden (Pilpres). Hal tersebut untuk menegaskan netralitas TNI dalam pelaksanaan Pilpres pada 9...

TNI Dorong Dimunculkannya Netralitas pada Undang Undang Pilpres

Friday, 23 May 2014 23:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG— Tentara nasional Indonesia telah mendorong Pemerintah untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penggantu Undang Undang (Perppu) tentang pemilu presiden (pilpres).Perppu yang merupakan inisiatif Panglima TNI ini dimaksudkan untuk...

Hanura: Sebaiknya 'Presidential Threshold' Jangan Dibatasi

Thursday, 20 Mar 2014 21:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Hanura sependapat dengan Yusril Ihza Mahendra terkait tafsir pasal 6A UU Pilpres dengan pasal 22E UUD 1945. Ketua DPP Hanura Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menilai,...

Ini Sikap Ical Soal Putusan MK

Thursday, 20 Mar 2014 21:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materil yang diajukan Yusril Ihza Mahendra dinilai tepat. Capres Golkar Aburizal Bakrie (Ical) mengatakan, ambang batas penguasaan kursi di...

Permohonan Yusril Ditolak, Gerindra: Tak Ada Masalah

Thursday, 20 Mar 2014 21:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materiil yang diajukan Yusril Ihza Mahendra atas tafsir pasal 6A UU Pilpres dengan pasal 22E UUD 1945. Gara-gara putusan itu, tidak...

Gugatan Ditolak, Yusril Tetap Duduk Saat Majelis Hakim MK Meninggalkan Ruang Sidang

Thursday, 20 Mar 2014 19:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Presiden dari Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra tetap duduk sementara pengunjung sidang lainnya berdiri saat majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) meninggalkan ruang sidang...

Ini Pertimbangan MK Tolak Permohonan Yusril

Thursday, 20 Mar 2014 19:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas permohonan uji materil UU Pilpres yang diajukan Yusril Ihza Mahendra tidak memengaruhi pelaksanaan pilpres 2014. Peserta pemilu tetap harus berkoalisi untuk...

Permohonan Yusril Ditolak MK, PPP Bergerak

Thursday, 20 Mar 2014 18:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak tinggal diam menyikapi upaya Yusril yang gugatannya terkait UU Pemilu ditolak. Partai tersebut meningkatkan kerja sama dengan parpol lainnya, baik nasionalis mau...

Yusril Kecewa dengan MK

Thursday, 20 Mar 2014 16:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra merasa kecewa dengan subtansi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Karena MK merasa tidak berwenang menafsirkan permohonannya. "Itu...

Hamdan: Wajar Saja Putusan UU Pilpres Tanpa Pleno

Wednesday, 19 Mar 2014 20:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengatakan hal yang normal saja putusan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tanpa...

MK Segera Putus UU Pilpres Yusril

Wednesday, 19 Mar 2014 07:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus uji materil UU Pilpres yang diajukan Yusril Ihza Mahendra, Kamis (20/3) besok pukul 15.30 WIB. Tidak perlu ada sidang lanjutan, karena...

Yusril: Semoga Saya Tak Disalahkan

Monday, 24 Feb 2014 17:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra kembali berkomentar mengenai pelaksanaan pemilu serentak yang baru akan dilakukan pada pemilu 2019. Menurutnya, ia telah mengingatkan...

Permohonan Dikabulkan, Effendi Ghazali Minta Penjelasan MK

Friday, 14 Feb 2014 17:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar komunikasi Effendi Ghazali meminta penjelasan sejumlah hal terkait permohonan yang pernah diajukannya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Yaitu, terkait dengan UU Pemilu yang baru diputus MK...

Uji Materi UU Pilpres Yusril Digelar Hari Ini

Monday, 03 Feb 2014 02:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar uji materi UU No.42 Tahun 2008 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada hari ini, Senin (3/1). Agenda persidangannya adalah perbaikan permohonan. Berdasarkan...

Petisi 28 Somasi KPU dan Presiden Terkait Pemilu Serentak

Thursday, 30 Jan 2014 05:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Petisi 28 secara resmi melayangkan surat somasi kepada KPU dan presiden terkait pelaksanaan putusan uji materi UU Nomor 42/2008 tentang Pilpres yang menunda pelaksanaan pemilu serentak...

Pemilu Serentak Mulai 2019, KPU dan Presiden Dituding Melawan Hukum

Thursday, 30 Jan 2014 04:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Petisi 28, Haris Rusli mengatakan, jika pemilu 2014 tetap dilaksanakan tidak serentak maka KPU dan presiden telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga dapat berakibat semua...

KPU Ingin Sinkronisasi UU Pileg dengan Pilpres

Tuesday, 28 Jan 2014 19:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana melakukan sinkronisasi terhadap sejumlah poin di UU Pileg yang dapat diaplikasikan pada pelaksanaan pilpres.  "KPU berpandangan, di UU Pileg itu ada hal-hal...

Majelis Etik Diminta Selidiki Penundaan Pembacaan Putusan MK

Tuesday, 28 Jan 2014 18:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan rektor UIN Bandung Prof Nanat Fatah Natsir mendesak Majelis Etik Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyelidiki penyebab penundaan pembacaan putusan uji UU Nomor 42/2008.  "Mengapa putusan itu...

Putusan MK Harusnya Buka Pintu untuk Capres Independen

Monday, 27 Jan 2014 21:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan pemilu serentak pada 2019 seharusnya menjadi pintu untuk presiden independen.  "Kalau menurut saya itu keputusan yang nanggung dan belum tuntas. Karena selain...

JK Dukung Pemilu Serentak

Sunday, 26 Jan 2014 20:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan wapres Jusuf Kalla memuji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemilu serentak pada 2019. "Saya ingat, satu tahun pemerintahan, saya katakan bahwa negeri ini akan benar jika...

Putusan MK Dinilai Pengaruhi Pilkada Serentak

Sunday, 26 Jan 2014 17:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyelenggaraan pemilu serentak yang akan berlangsung di 2019 dinilai dapat mempengaruhi pilkada. MK seharusnya mempertimbangkan hal tersebut sebab banyak putusan dari lembaga itu membahas soal sengketa...

Untuk Pilkada Serentak, Harus Revisi Undang-Undang Terkait Pemilu

Sunday, 26 Jan 2014 16:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyelenggaraan pilkada serentak harus segera diantisipasi. Khususnya, soal regulasi. Sebab, saat ini, masing-masing pelaksanaan pemilu mempunyai dasar hukum sendiri dan belum ada regulasi tunggal yang komprehensif. "Kalau...

Pilkada Serentak Diusulkan Dimulai dari Tingkat Provinsi

Sunday, 26 Jan 2014 16:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyelenggaran pemilukada serentak harus diinisasi oleh masing-masing pemprov. Namun, jangan sampai ada kepala daerah yang dirugikan dengan berlakukanya aturan tersebut. Pengamat Politik LIPI, Siti Zuhro mengatakan, dengan...

Pakar Hukum Sesalkan MK Tak Batalkan Presidential Threshold

Sunday, 26 Jan 2014 15:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Refly Harun mempertanyakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi UU Nomor 42/2008 tentang Pilpres. Menurutnya, jika sepakat pemilu mesti dilakukan serentak,...