Saturday, 20 Safar 1441 / 19 October 2019

Saturday, 20 Safar 1441 / 19 October 2019

INDEX BERITA

Parfi 56 Bentuk LBH untuk Anggotanya

Wednesday, 15 Nov 2017 20:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terkadang aktor dan aktris harus bersinggungan dengan persoalan hukum. Bukan sekadar persoalan negatif seperti melanggar hukum saja. Namun, mereka (artis) menjadi korban suatu masalah tapi tidak...

Parfi 56 Terus Dorong Revisi UU Perfilman

Wednesday, 15 Nov 2017 15:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Persatuan Artis Film (Parfi) 56 Marcella Zalianty menilai ada yang harus diperbaiki dalan undang-undang (UU) perfilman. Khususnya, dia menitik beratkan pada UU no.33 Tahun 2009....

Komisi X Dukung Revisi UU Perfilman Nasional

Thursday, 24 Nov 2016 22:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi X Ferdiansyah mengaku akan mendukung wacana revisi undang-undang nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman Nasional. Usai menerima kunjungan Persatuan Artis Film Indonesia 1956...

Gusti Randa Temui Komisi X Bahas Revisi UU Perfilman

Thursday, 24 Nov 2016 21:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Advokasi, Hukum, dan Keanggotaan Persatuan Artis Film Indonesia 1956 (Parfi 56) Gusti Randa mengaku ingin bertemu dengan pemerintah untuk membahas wacana revisi undang-undang nomor...

Deddy Mizwar Minta Revisi UU Perfilman

Wednesday, 30 Mar 2016 13:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Seniman yang juga Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengutarakan harapannya pada Peringatan Hari Film Nasional (HFN) 2016 yakni meminta agar dilakukan review atau revisi terhadap...

Deddy Mizwar Keluhkan tak Adanya Aturan Pelaksana dari UU Perfilman

Sunday, 09 Aug 2015 22:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N), Deddy Mizwar, mengeluhkan tidak adanya aturan terkait tata edar perfilman di Indonesia. Ia menggambarkan tak adanya peraturan pelaksana terhadap Undang...

Pemerintah Segera Terbitkan Petunjuk Pelaksanaan UU Perfilman

Friday, 02 Aug 2013 15:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman hadir sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perfilman dan semangat...

Polisi Bisa Jerat Ariel dengan Pasal Berlapis

Wednesday, 23 Jun 2010 06:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ahli Hukum dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Dr. Asrorun Niam Sholeh mendukung langkah polisi untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelaku video porno yang melibatkan Ariel Peterpan.''Langkah tegas polisi...