Wednesday, 27 Jumadil Awwal 1441 / 22 January 2020

Wednesday, 27 Jumadil Awwal 1441 / 22 January 2020

INDEX BERITA

Alasan PDIP Usul Sistem Proposional Tertutup di Pileg

Monday, 13 Jan 2020 22:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan mengusulkan, usulan sistem pemilihan proporsional tertutup untuk pemilihan calon anggota legislatif. Usulan yang disampaikan saat rapat kerja nasional (Rakernas) PDIP itu diklaim untuk menguatkan...

Eks Napi Ingin Ikut Pikada? Tunggu Lima Tahun Setelah Bebas

Wednesday, 11 Dec 2019 17:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Mimi Kartika

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) terkait masa tunggu bagi mantan terpidana maju...

Larangan Mantan Napi Korupsi tak Masuk PKPU Sudah Diprediksi

Friday, 06 Dec 2019 22:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sudah memprediksi tidak dicantumkan larangan mantan terpidana korupsi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan Pemilihan...

Nasdem Usulkan Pemisahan Pilpres dan Pileg

Thursday, 05 Dec 2019 21:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Saan Mustofa mengatakan, fraksinya mengusulkan agar revisi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) memasukan poin pemisahan penyelenggaraan Pemilu Presiden...

Bawaslu Usul Larangan Koruptor dalam Revisi UU Pemilu

Friday, 29 Nov 2019 15:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengusulkan larangan mantan terpidana kasus korupsi masuk poin revisi Undang-Undang (UU) tentang pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada). Komisi...

Komisi II Prioritaskan Revisi UU Pemilu

Tuesday, 01 Oct 2019 05:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin telah menetapkan politikus politisi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung sebagai Ketua Komisi II periode 2019-2024. Usai penetapan tersebut, Komisi II langsung...

Mendagri Minta UU Pemilu Masuk Prolegnas 2020

Friday, 27 Sep 2019 16:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) perlu menjadi skala prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk 2020. Hal...

Mendagri: DPR Harus Segera Revisi UU Pemilu

Friday, 27 Sep 2019 12:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjelaskan beberapa alasan mendorong revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi skala prioritas Program Legislasi Nasional...

Bawaslu: UU Pilkada Harus Direvisi

Monday, 12 Aug 2019 23:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan, Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) harus direvisi. Bawaslu menilai peraturan itu perlu disesuaikan dengan Undang-undang nomor 7...

Ketua DPR Dorong Revisi UU Pemilu

Friday, 26 Apr 2019 15:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai penyelenggaraan Pilpres dan Pileg secara serentak, serta sistem penghitungan manual, dan waktu kampanye yang panjang harus diubah pada pemilu yang akan datang....

PKS akan Akomodasi Usul Revisi UU Pemilu

Thursday, 25 Apr 2019 21:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) akan ikut mengakomodasi perevisian Undang-Undang (UU) Pemilu. Masa persiapan hingga pascapemilu dinilai perlu untuk dievaluasi dan diubah agar pemilu berikutnya dapat berjalan...

Dedi Mulyadi Nilai UU Pemilu Harus Direvisi

Tuesday, 23 Apr 2019 17:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG --  Pemungutan suara Pemilu 2019, sudah berakhir. Namun, suasana politik, hingga saat ini, masih memanas. Bahkan, sejumlah elemen masyarakat kembali saling menuding, menghujat serta menyalahkan, terutama kepada lembaga...

Pelanggar Publikasi Hitung Cepat Terancam Denda Rp 18 Juta

Tuesday, 16 Apr 2019 15:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) mengukuhkan aturan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengenai publikasi hasil hitung cepat atau quick count pada Pemilu 2019. Publikasi bisa dilakukan paling cepat pukul...

Pengamat: Menghilangkan Hak Pilih Seseorang Bisa Dipidanakan

Tuesday, 16 Apr 2019 05:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Yusfitriadi mengatakan setiap orang yang sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan ini diatur dalam...

Uji Materi UU Pemilu Mungkin Segera Diputuskan

Wednesday, 06 Mar 2019 01:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemilihan umum (pemilu) pada tahun ini akan digelar kurang-lebih satu bulan lagi. Terkait hal itu, ada kemungkinan permohonan uji materi terhadap sejumlah pasal dalam UU Pemilu...

Masyarakat Sipil Kembali Ajukan Uji Materi UU Pemilu

Wednesday, 06 Mar 2019 01:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pihak melakukan uji materi terhadap UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materi ini dinilai perlu untuk menyelamatkan hak suara pada...

Setiap Warga Negara Harus Dijamin Hak Pilihnya

Tuesday, 05 Mar 2019 22:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan bahwa pemilu yang konstitusional harus menjamin hak pilih setiap warga negara. Sayangnya UU Pemilu belum...

UU Pemilu Paling Sering Diuji di MK

Monday, 28 Jan 2019 15:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyebutkan dari 46 undang-undang yang diuji di MK, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan undang-undang yang paling...

Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan PSI

Thursday, 24 Jan 2019 14:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya menyatakan menolak permohonan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai baru ini mengajukan uji terkait frasa "citra diri" yang tertuang dalam UU 7/2017 (UU...

MK Tolak Uji UU Pemilu Terkait Mantan Napi

Wednesday, 12 Dec 2018 21:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) melalui amar putusannya menyatakan menolak permohoan uji Pasal 182 Huruf g dan Pasal 240 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017...

Aturan Dana Kampanye di UU Pemilu Digugat ke MK

Thursday, 06 Sep 2018 22:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tiga orang warga negara Indonesia mengajukan permohonan uji materi pasal 326 UU 7/2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal yang diuji terkait dengan aturan dana...

Pakar: Pembatasan Jabatan Presiden-Wakilnya Buah Reformasi

Tuesday, 31 Jul 2018 11:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara dari Universitas Udayana Jimmy Usfunan, mengatakan Pasal 169 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 adalah buah dari reformasi. Aturan itu memuat batasan...

Perindo Minta MK Prioritaskan Pengujian UU Pemilu

Monday, 30 Jul 2018 14:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Indonesia (Perindo) memohon kepada Mahkamah Konstitusi (MK) agar memproritaskan permohonan pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu). Pengujian itu terkait masa jabatan presiden dan...

MK Belum Undang JK Sebagai Pihak Terkait

Monday, 30 Jul 2018 14:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan belum dapat mengundang Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai pihak terkait pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang diajukan...

Politikus Golkar: MK Jangan Salah Tafsir Masa Jabatan Wapres

Monday, 30 Jul 2018 00:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Rambe Kamarul Zaman mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak boleh salah tafsir dalam uji materi Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu....

Politikus Golkar: JK Punya 3 Kelebihan untuk Dampingi Jokowi

Saturday, 28 Jul 2018 20:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar, Nusron Wahid, mengatakan Jusuf Kalla (JK), miliki tiga kelebihan jika masih memungkinkan menjadi calon wakil presiden (cawapres) bagi Joko Widodo...

Agun: Masa Jabatan Presiden/Wapres Harus Sesuai UUD

Saturday, 28 Jul 2018 17:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengingatkan penafsiran masa jabatan presiden/wakil presiden oleh Mahkamah Konstitusi tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga penjaga UUD...

Pengamat: Putusan Gugatan Wapres Bisa Ubah Koalisi

Friday, 27 Jul 2018 01:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Sinergi Data Indonesia (SDI), Barkah Pattimahu, menilai putusan terkait Pasal 169 Huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan itu...

‘Perindo tak Punya Legal Standing Gugat Jabatan Wapres’

Thursday, 26 Jul 2018 20:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum dari Universitas Jember Bayu Dwi Anggono berpendapat Partai Perindo tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengugat pasal 169 huruf n UU Pemilu. Ketentuan...

Masa Jabatan Presiden-Wapres tak Seharusnya Diperdebatkan

Thursday, 26 Jul 2018 19:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan pembatasan masa jabatan presiden dan wakilnya tidak perlu diperdebatkan. Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor...

PBB Berencana Kembali Ajukan Uji Materi UU Pemilu ke MK

Saturday, 05 May 2018 08:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Partai Bulan Bintang (PBB) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II di Hotel Peninsula, 4 - 6 Mei 2018 mendatang. Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengatakan,...

PBB Berencana Gugat Kembali Presidential Threshold

Sunday, 29 Apr 2018 07:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Bulan Bintang (PBB) akan mengajukan judicial review atas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal tersebut mengatur...

Sekjen KIPP: Verifikasi Faktual Memiliki Masalah

Tuesday, 06 Mar 2018 14:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta menilai verifikasi faktual partai politik yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kelemahan. "Memang...

Mendagri: Pasang Gambar Bung Karno Kok tidak Boleh?

Tuesday, 27 Feb 2018 14:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak setuju terhadap larangan pemasangan gambar tokoh nasional, yang bukan pengurus partai politik, sebagai alat peraga kampanye pada Pemilihan Umum 2019....

Dengan PT 20 Persen, Demokrat Yakin Tetap Bisa Usung Capres

Friday, 12 Jan 2018 19:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto meyakini partainya tetap bisa mengajukan calon presiden atau calon wakil presiden di Pemilu Presiden 2019, usai Mahkamah Konstitusi...

Perludem: Ada Lompatan Logika MK Soal Presidential Threshold

Friday, 12 Jan 2018 18:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). MK secara konstitusional dinilai telah...

Golkar: Ambang Batas tidak akan Munculkan Capres Tunggal

Friday, 12 Jan 2018 05:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Politikus Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian meminta semua pihak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang uji materi pasal 222 yang mengatur ambang batas pencalonan presiden. Menurutnya keputusan MK...

Effendi Gazali Bahagia Masih Ada Dissenting Opinion 2 Hakim

Friday, 12 Jan 2018 04:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagai salah satu penggugat UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), Effendi Gazali merasa bahagia meski gugatannya itu ditolak. Itu terjadi lantaran Effendi mendengar alasan perbedaan pendapat...

Gerindra: Mengapa MK Loyo?

Thursday, 11 Jan 2018 20:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pasal 222 UU Pemilu mengenai ambang batas pencalonan Presiden atau Presidential Threshold (PT), dinilai sebagai tanda MK telah kehilangan rasionalitas. Padahal...

PAN: Putusan MK Tergantung Selera Kekuasaan

Thursday, 11 Jan 2018 18:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PAN Yandri Susanto menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan pasal 222 UU Pemilu terkait ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) merupakan cerminan...