REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah menyepakati anggota DPD Akhmad Muqowam sebagai pimpinan DPD tambahan terpilih. Itu sebagai konsekuensi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan menggelar pemilihan wakil Ketua DPD tambahan pada Kamis (31/5) besok. Pemilihan tersebut sebagai konsekuensi pengesahan perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3.  Perubahan aturan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan untuk dua perkara uji UU MD3 yang diajukan oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dan 23 orang warga Indonesia....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali tidak hadir pada sidang uji materi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (3/4). Ini merupakan sidang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Politikus PDI Perjuangan, Ahmad Basarah akhirnya resmi dilantik menjadi Wakil Ketua MPR yang baru periode 2014 -2019. Ia mengatakan dilantiknya wakil ketua MPR dari PDI Perjuangan sebagai...

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- MPR RI menggelar sidang paripurna pelantikan tiga pimpinan tambahan MPR RI di gedung Nusantara Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (26/3).    Tiga wakil ketua MPR yang dilantik...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan melantik tiga wakil ketua MPR tambahan pada Senin (26/3) siang. Ketiga pimpinan MPR baru yang akan dilantik tersebut antara lain Ahmad...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- MPR RI akan menyelenggarakan sidang paripurna pelantikan tiga pimpinan tambahan MPR RI di gedung Nusantara Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (26/3). Tiga pimpinan tambahan MPR...

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai telah melanggar amanat reformasi karena mengesahkan revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Aturan, wewenang, tugas dan keanggotaan MPR, DPR, DPRD dan...

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Universitas Islam Indonesia (UII) menolak ketentuan pasal-pasal di dalam UU MD3. Penolakan itu dilakukan kampus secara keseluruhan mulai dari mahasiswa, dosen, sampai rektorat. "Pengesahan revisi kedua UU No....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat Gabungan antara Pimpinan MPR, Pimpinan Fraksi, dan DPD RI memutuskan akan melakukan pelantikan Wakil Ketua MPR pada Senin (26/3) mendatang. Dari semua fraksi yang hadir,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Fahri Hamzah menjamin Pasal 73 pada UU MD3 No. 2 Tahun 2018, bukan untuk rakyat yang melakukan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Mahyudin meyakini usulan Partai Golkar untuk menggantinya dari jabatan Wakil Ketua MPR akan ditolak Pimpinan MPR yang lain. Sebab menurutnya, hal tersebut tidak...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan MPR mengakui belum sepenuhnya mengetahui pergantian Wakil Ketua MPR dari Golkar, dari Mahyudin ke Titiek Soeharto. Walaupun Golkar telah menetapkan, pimpinan MPR memandang perlu untuk...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Bambang Soesatyo membenarkan nama Utut Adianto telah disodorkan oleh PDI Perjuangan di pimpinan DPR. Ketua DPR juga memastikan pelantikan Utut Adianto sebagai Wakil Ketua...

...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai UU MD3 menjadi bukti kurangnya koordinasi antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Presiden RI Joko Widodo. Bahkan...

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Taufik Kurniawan mengibaratkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) seperti sayur tanpa garam....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan MKD akan melaksanakan melaksanakan UU No 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU No 17 tahun...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai Presiden Joko Widodo memainkan drama politik yang jelek. Drama tersebut terkait dengan tidak ditandatanganinya UU MD3 dan menyerahkan kepada...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bendahara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Alex Indra Lukman mengungkap fraksinya telah meneruskan surat dari pimpinan DPR kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP terkait permintaan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Zulkifli Hasan mengungkap pelantikan tambahan pimpinan MPR bisa segera dilakukan setelah Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) resmi berlaku. Dalam norma di RUU tersebut...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan pelantikan pimpinan DPR tambahan rencananya akan digelar Selasa (20/3) pekan depan. Pelantikan wakil ketua DPR RI dari PDI perjuangan ini...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memberikan jaminan penuh tidak akan ada masyarakat dan wartawan yang menjadi korban atas Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Analis sosial-politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menjelaskan, ada dua implikasi politik terkait keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menandatangani UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- President Joko Widodo (Jokowi) stated that he had not signed the Law on People's Consultative Assembly (MPR), House of Representatives (DPR), Regional Representative Council (DPD), and...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan tidak menandatangani Undang-Undang MPR, DPR DPD dan DPRD (UU MD3). Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, tanpa ditandatangani Presiden Jokowi, UU...

REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Hari ini menjadi tenggat waktu terakhir bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menandatangani revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DRPD (UU MD3). Dibatas akhir setelah...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Undang Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) mulai akan berlaku setelah 14 Maret 2018. UU tersebut secara otomatis berlaku jika dalam jangka waktu 30 hari...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, masih menunggu sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait UU MD3 yang belum ditandatangani oleh Presiden sampai saat ini. Bambang berharap...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penandatangan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dinanti menjelang 30 hari pascapengesahan undang-undang itu. Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan bahwa pemerintah sudah menyiapkan nomor untuk UU tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) jika UU itu sah berlaku. Sesuai ketentuan UU...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengaku masih menunggu sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait UU MD3 yang belum ditandatangani oleh...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelantikan wakil ketua DPR RI tambahan dari PDIP segera dilakukan. Keberadaan wakil ketua DPR RI tambahan dari PDIP ini merupakan hasil dari revisi Undang undang Nomor 17...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BK DPR RI) Indra Pahlevi meminta masyarakat untuk melakukan tabayyun atau kroscek terhadap pasal-pasal di dalam...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan untuk tiga perkara pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Kamis (8/3) siang.   Permohonan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pendahuluan untuk tiga perkara pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Kamis (8/3) siang....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pansus Tatib Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD 3) menargetkan penyelesaikan revisi UU MD3 rampung dalam waktu 30 hari dan disahkan dalam sidang paripurna April...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) mau mendengar pernyataan resmi DPR terlebih dahulu sebelum menerbitkan Peraturan Pengganti Perundang-undang (Perppu) terkait Undang-Undang MPR,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan uji materil atau judicial review merupakan jalan terbaik menolak Undang-undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3). Dia mengatakan...